Gonjang-ganjing KPK

Written on 19 February, 2007 – 19:25 | by Rahmat Zikri |

Ada hal yang menarik di seputar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam beberapa hari terakhir ini. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba meminta KPK untuk memeriksa sang komandannya sendiri (Ketua KPK) terkait dengan dugaan korupsi, dengan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadap di KPK.

KPK juga diminta untuk menelaah Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, yang menjadi dasar hukum penunjukan langsung, agar ada standar dan pemahaman yang sama dalam praktik. Pengadaan alat penyadap yang dilakukan tanpa tender tersebut menggunakan dana APBN tahun 2005 ini bernilai Rp 34 miliar.

Yusril meminta KPK memeriksa Ketua KPK Taufiequrachman Ruki karena dalam proses mendatangkan teknologi penyadapan dari Jerman, Amerika Serikat dan Polandia ini tidak melalui proses tender alias penunjukan langsung.Masalah ini menjadi isu yang sangat menarik, karena selama ini KPK dengan garang dan tanpa tedeng aling-aling mencomot banyak pejabat pada beberapa departemen atau lembaga negara dengan alasan dugaan korupsi yang disebabkan karena proses tanpa tender atau penunjukan langsung.

Membaca berita di atas, saya teringat pada seorang bapak, gurubesar Ilmu Politik di Universitas Indonesia, Ketua Komisi Pemilihan Umum yang sukses membawa bangsa ini melewati hajat besar (Pemilu 2004) yang terbukti paling demokratis yang pernah terjadi di negara ini, bahkan mungkin di dunia. Balasan atas jasa-jasanya adalah meringkuk di ruang tahanan untuk sebuah dugaan ‘korupsi’ yang menggelikan. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin sebagai Ketua KPU digiring sebagai pesakitan karena memutuskan penggunaan jasa asuransi pada Pilpres Tahap 1 (Juli 2004) dan Tahap 2 (September 2004).

Saya yang waktu itu terlibat membantu secara langsung sebagai bagian dari Tim TI Pemilu 2004 mengetahui dan mendengar langsung berbagai musibah yang dialami oleh beberapa rekan yang terlibat pada Pemilu 2004, baik di pusat atau pun di berbagai pelosok di tanah air. Salah satu yang masih saya ingat, ada yang sampai meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas, mungkin karena terburu-buru mengingat waktu yang terbatas, bisa juga karena terlalu lelah bekerja, atau malah kombinasinya. Kalau sudah celaka begitu, siapa yang perduli? Kalau masuk rumahsakit, siapa yang mau membayar?

Untuk ‘menanggung’ resiko tersebut, pada saat menjelang Pilpres Tahap 1, Pak Nazaruddin atas nama KPU (karena jabatan yang melekat pada dirinya sebagai ketua) menunjuk langsung pihak asuransi yang kebetulan memberikan penawaran rendah, yaitu sebesar Rp 500 (limaratus rupiah saja) per kepala. Penunjukan langsung tanpa tender ini bisa dimaklumi. Bukan saja karena rendahnya nilai premi yang dibayarkan, tapi juga mengingat kondisi pada waktu itu yang bisa dikatakan sebagai kondisi darurat. Semua anggota KPU sibuk dengan tugasnya masing-masing. Bahkan saya seringkali melihat Pak Nazaruddin dan/atau Ibu Chusnul Mar’iyah (anggota KPU yang juga menjadi penanggungjawab TI KPU) sampai lewat tengah malam, sekitar jam 2-3 dini hari tepatnya. Dan ini bukan hanya terjadi satu dua kali. Saya dan teman-teman malah terbiasa menginap di ruang kerja beralaskan kasur gulung (Itu pada Pilpres. Waktu Pemilu Legislatif kami malah tidur di kursi).

Berapa besar tuduhan korupsi yang dikenakan pada Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin? KPU membayar premi asuransi pada Pemilu Pilpres 1 dan 2 sebesar Rp 14,8 milyar (meliputi seluruh KPPS, PPS, PPK dan relawan-relawan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke). Pada waktu itu, klaim asuransi yang diajukan karena terjadi kecelakaan di beberapa tempat adalah sebesar Rp 0,7 milyar. Nah, dalam kalkulatornya KPK, jumlah korupsi yang terjadi adalah nilai total premi dikurangi nilai klaim yang berhasil diajukan, yaitu Rp 14,8 milyar – Rp 0,7 milyar = Rp 14,1 milyar! Dengan kata lain, dalam kacamata KPK, korupsi tidak terjadi jika ribuan orang pelaksana pemilu celaka, sehingga klaim sama dengan total nilai premi, bila perlu lebih besar. Agar hasil pemeriksaan menyatakan bukan korupsi yang terjadi, tapi keuntungan lah yang diperoleh.

Sebuah analogi yang pas dengan cara hitung di atas adalah persis seperti halnya ketika kita hendak bepergian dengan bus, kapal laut atau pesawat. Kita pun membeli asuransi untuk perjalanan kita tersebut. Ketika kita tiba dengan selamat sampai di tujuan, kita tidak berhak untuk meminta kembali uang asuransi yang telah dibayarkan. Karena memang begitulah aturannya.

Jadi, ‘korupsi’ fiktif sebesar Rp 14,1 milyar itu bukanlah masuk ke kantong pribadi. Penunjukan secara langsung pun dalam keadaan darurat seperti itu wajar-wajar saja. Toh nilainya juga wajar (Rp 500/kepala). Kekuatan hukum Pak Nazaruddin sebagai Ketua KPU yang dapat mewakili KPU pun sudah terbukti pada kasus yang lain. Sehingga tanpa sidang pleno yang mendatangkan seluruh anggota KPU pun beliau bisa mengatasnamakan KPU pada kondisi-kondisi darurat.

Sebagai Ketua KPU, Pak Nazaruddin pernah secara sepihak pada waktu Pilpres 1 memutuskan bahwa surat suara yang coblosannya tembus ke belakang (sehingga dalam 1 kertas suara ada 2 lubang) adalah sah. Undang-undang Pemilihan Umum mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak sah. Tapi pada waktu Pilpres 1, banyak sekali terjadi di lapangan bahwa pemilih main mencoblos gambar pasangan Capres/Cawapres pilihannya tanpa membentangkan kertas lebar-lebar. Sehingga ketika gambar dicoblos, bidang gambar yang ada di belakangnya (kertas lipat dua) juga ikut bolong.

Jika kita mau fair mengatakan bahwa beliau tidak bisa mengambil keputusan sewenang-wenang ketika menunjuk pihak asuransi, maka kita juga harus tegas mengatakan bahwa keputusan Pak Nazaruddin yang menyatakan kertas suara yang tembus bolong dua itu juga adalah tidak sah demi hukum. Karena keputusan sepihak yang menyatakan surat suara yang tembus di dua titik itu tidak diambil melalui sidang pleno. Melainkan keputusan “pribadi” sang Ketua KPU.

Implikasi dari menyatakan keputusan “pribadi” tersebut sebagai tidak sah adalah dengan juga menyatakan bahwa hasil pemilu Pilpres 1 pada 5 Juli 2004 yang lalu adalah tidak sah demi hukum. Jika hasil pemilu Pilpres 1 itu sekarang kita nyatakan tidak sah, maka dengan sendirinya hasil Pilpres 2 pada 20 September 2004 adalah tidak sah juga. Implikasi logis dari tidak sahnya hasil pemilu Pilpres 2 tersebut adalah tidak sahnya kepemimpinan duo SBY-JK pada saat ini. Yang dengan sendirinya pula akan menyatakan bahwa Kabinet dan seluruh pimpinan lembaga negara yang dibentuk dan diangkat oleh SBY-JK adalah tidak sah. Termasuk KPK itu sendiri!

Walau bagaimana pun, cita-cita dan tujuan pembentukan KPK adalah mulia. Kita semua wajib mendukungnya. Namun kita juga berhak prihatin jika melihat cara kerjanya yang seperti itu.

Be Sociable, Share!

Related Posts

--related post--

Post a Comment

About Me

The smiling geekIndependent IT Consultant and Trainer, mastering in Microsoft technologies. 13 years experience in all level of systems and network engineering. Currently being awarded as Microsoft MVP in Exchange Server. Live in Jakarta, Indonesia. Claimed himself as a not ordinary geek, who loves photography and hanging out with friends. More.

Want to subscribe?

 Subscribe in a reader Or, subscribe via email:
Enter your email address:  
Google