Sorry, that didn’t work.
Please try again or come back later.

503 Error. Service Unavailable.

“Lebarannya hari apa?”, begitulah pertanyaan yang sempat saya terima beberapa hari sebelum Idul Fitri 1428H yang lalu. “Jum’at”, begitu jawab saya. Lantas segera meluncur respon berikutnya, “Heran, kenapa sih mau lain sendiri. Beda dengan Pemerintah”.

Penetapan hari H jatuhnya tanggal 1 Syawal 1428H dari jaman dulu sampai sekarang menjadi sebuah polemik. Namun, sebenarnya itu bukanlah sebuah isu yang harus dibesar-besarkan. Seperti yang sudah saya tulis beberapa bulan yang lalu yang berjudul Mengapa Idul Fitri Bisa Berbeda Hari?, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendekatan/metodologi, dengan cara hisab (kalkulasi astronomi) dan rukyat (melihat kemunculan bulan secara kasat mata). Dua-duanya bernilai benar. Dua-duanya juga memiliki dasar hukum yang kuat.

Berbahagia-lah umat Islam, karena agama membolehkan umatnya menggunakan akal dalam menerima sebuah kebenaran. Silahkan saja mengimani cara yang mana. Mau ikut pemerintah silahkan, mau ikut pendapat yang [kebetulan] berbeda dengan pemerintah juga monggo. Berbahagia pula-lah kita sebagai rakyat Indonesia, karena pemerintah memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memilih mana yang mau diikuti. Tidak ada paksaan untuk mengikuti hasil penetapan pemerintah.

Menurut hemat pribadi saya, kita sebagai umat hanya berkewajiban mengikuti mana yang kita anggap benar. Allah SWT Maha Pengasih. Yang penting itu niatnya dan kita meyakini kebenaran tersebut. Toh mereka yang di atas sana yang telah menentukan kapan jatuhnya 1 Syawal 1428H pasti tidak akan sembrono asal-asalan. Karena berdosa-lah mereka jika membuat kesalahan dengan sengaja, lantas diikuti oleh orang banyak yang mempercayainya.

Menghadapi pertanyaan di atas tadi, saya kembali ingin menulis ada masalah apa di balik penetapan tanggal 1 Syawal? Tulisan ini melengkapi tulisan saya beberapa bulan yang lalu.

Sepatutnya yang menjadi masalah bukan hanya 1 Syawal, tapi juga tanggal-tanggal yang lain. Mengapa? Kalender Hijriah menggunakan dasar hitungan revolusi bulan mengelilingi bumi. 1 orbit putaran penuh disebut dengan 1 bulan. Berbeda dengan kalender Masehi yang jumlah harinya setiap bulan antara 30 atau 31 hari (dengan pengecualian bulan Februari), jumlah hari dalam kalender Hijriah kebanyakan adalah 29 hari dan kadang-kadang berjumlah 30 hari (tidak ada ketentuan mana bulan yang berjumlah 29 hari dan mana yang 30 hari).

Akhir bulan adalah pada saat ijtima’ (posisi konjungsi bulan). Pada posisi ini bulan tidak terlihat. Ketika posisi bulan, bumi dan matahari mulai bergeser, bulan akan mulai (dapat) terlihat. Ini lah awal bulan menurut kalender Islam/Hijriah (itu sebabnya, secara siklus kalender, bulan purnama terjadi pada pertengahan bulan menurut kalender lunar/berdasarkan peredaran bulan, seperti kalender hijriah ini). Yang menjadi masalah adalah kesempatan (waktu) untuk dapat melihat posisi ini sangatlah terbatas. Apalagi, posisi konjungsi ini mungkin saja terjadi pada saat hari masih terang (siang). Berdasarkan kalkulasi astronomis, ijtima’ terjadi pada hari Kamis 11 Oktober 2007, siang hari. Kalau tidak salah, sekitar jam 12 siang! Antara kondisi konjungsi sampai posisi ‘muncul’ nya bulan pada hari Kamis 11 Oktober 2007 itu menurut hitungannya hanya dalam waktu 1 menit sekian puluh detik (saya kehilangan referensi tulisan pada artikel berita yang saya baca pada waktu itu). Apa pun kondisinya, menurut hitungan astronomis, mestinya siang itu sudah masuk ke tanggal 1 Syawal 1428H. Namun karena tidak dikenal istilah “puasa setengah hari”, maka untuk hari tersebut puasanya mesti disempurnakan (sampai waktu Maghrib).

Dengan waktu yang terbatas —lebih kurang 2 menit tersebut— dan juga tingginya intensitas cahaya matahari (karena masih siang), sangat sulit jika kita berharap dapat melihat kemunculan bulan (hilal). Dalam waktu kurang dari 2 menit, kita harus berlomba membidikkan alat ‘intip’ langit ke arah yang tepat sehingga langsung dapat memanfaatkan waktu 2 menit itu untuk menunggu kesempatan melihat munculnya bulan pada arah bidikan tersebut, tapi juga berlomba dengan tingginya cahaya matahari, berharap bahwa cahaya tersebut tidak cukup terang untuk ‘menyembunyikan’ bulan dari pandangan mata kita.

Berdasarkan kalkulasi astronomi inilah yang menjadi pendapat PP Muhammadiyah di Indonesia, bahwa shalat iedul fitri dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Oktober 2007. Sebaliknya, PB Nahdlatul Ulama (dan juga Pemerintah) melalui hasil keputusannya (setelah mencoba melihat bulan pada hari kamis) menyatakan bahwa bulan tidak terlihat. Oleh karena itu, bulan Ramadhan 1428H digenapkan jumlah harinya menjadi 30 hari. Ini juga tidak bisa disalahkan. Karena juga memiliki dasar hukum. Bahwa jika tanda-tanda awal bulan tidak terlihat, maka jumlah hari pada bulan berjalan itu digenapkan menjadi 30 hari (ini sebabnya mengapa jumlah hari dalam bulan pada kalender Hijriah tidak ada kepastian mana yang 29 dan mana yang 30, tidak seperti bulan-bulan di kalender Masehi).

Kembali ke pertanyaan yang diajukan ke saya (pada paragraf pertama), saya sempat menjawab juga, “Lain sendiri bagaimana?” Yang (kebetulan) ber-idul fitri pada hari Jumat, 12 Oktober 2007 bukan hanya warga Muhammadiyah di Indonesia, tapi mereka yang ada di jazirah arab pun berlebaran pada hari Jumat. Lho, itu kan di Arab, beda jam dong dengan Indonesia… Kalau mau dipakai logika ‘jam’, mereka yang ada di belahan dunia “sebelah sono”, yaitu di Amerika Serikat dan Kanada, pun merayakan 1 Syawal 1428H pada hari Jumat 12 Oktober 2007. Lantas “lain sendiri” nya di mana?

Mengapa ada kecenderungan selama ini pendapat PP Muhammadiyah berbeda hasil dengan PB Nahdlatul Ulama (dan juga pemerintah) dalam hal penentuan tanggal 1 Syawal (juga terjadi pada penentuan 1 Dzulhijjah, untuk menentukan tanggal 10 Dzulhijjah —Idul Adha)? Menurut pendapat pribadi saya sebenarnya sederhana saja. Pertama jelas karena adanya perbedaan metodologi. PP Muhammadiyah menggunakan perhitungan astronomi. Sedangkan PB NU menggunakan rukyatul hilal (melihat tanda kemunculan bulan pada petang/malam sebelum tanggal 1). Menurut Islam, dua-duanya dibenarkan. Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia seyogyanya mempunyai “suara yang besar” pula di Pemerintah. Sehingga kerap terjadi bahwa “suara Pemerintah” dalam penentuan 1 Syawal identik dengan “suara NU”.

Dasar saya mengimani pendapat PP Muhammadiyah juga sederhana. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini, kita bisa menghitung (dan tentu saja memprediksi) pergerakan benda-benda langit. Buktinya juga sederhana. Para ahli astronomi kita bisa menentukan dengan tepat jam berapa akan terjadi gerhana matahari atau bulan misalnya. Penguatan lainnya adalah, kita juga selama ini sudah terbiasa dan bisa menentukan kapan waktu sholat, pun berdasarkan kalkulasi astronomi. Mengapa kita tidak menggunakan cara “primitif” sebagaimana halnya di jaman Rasulullah SAW dengan melihat posisi benda langit (matahari)? Mengapa “hanya” menentukan kapan posisi konjungsi bulan, bumi dan matahari saja tidak bisa?

Alasan kedua, “kesempatan” untuk melihat hilal itu sangat sulit. Bisa saja tidak terlihat karena intensitas cahaya matahari yang masih sangat tinggi pada waktu konjungsi itu terjadi (seperti pernyataan di atas), bisa juga karena “salah bidik” ke posisi yang tidak ada bulannya, atau karena cuaca yang tidak mendukung. Saya pribadi berpendapat bahwa cara melihat langsung (hilal) ini ada karena teknologi pada jaman Rasulullah belum se-modern sekarang —walau ilmu astronomi sendiri berkembang pesat karena sumbangan-sumbangan cendekiawan Islam pada masa lampau. Jumlah hari dalam setiap bulan pada kalender Hijriah kebanyakan adalah 29 hari, hanya kadang-kadang dibulatkan menjadi 30 hari. Ini juga yang mendasari saya mempercayai bahwa bulan Ramadhan dibulatkan menjadi 30 hari itu jarang terjadi. Alasan yang terakhir adalah karena Indonesia adalah negara sekuler. Sehingga walau dalam Islam diajarkan untuk ikut/patuh pada pimpinan (negara), tapi karena Indonesia adalah negara sekuler (memisahkan urusan agama dan urusan pemerintahan), menurut pemahaman saya kewajiban patuh tersebut menjadi luntur (dalam hal ini untuk urusan agama, karena kalau untuk urusan nasionalisme, ngga usah tanya saya lagi 🙂 ). Dalam posisi ini, fungsi negara hanya sebagai fasilitator.

Sekedar menyoroti hal ‘kecil’ pada pelaksanaan shalat ied –yang disunnah-kan dilaksanakan di lapangan–, beberapa kali saya melihat ada saja orang yang begitu tiba di lapangan langsung sholat 2 raka’at. Ngga jelas asal usulnya, tapi menurut perkiraan saya, orang itu melakukan shalat tahiyatul ‘lapangan’! Seperti hal-nya kita shalat 2 raka’at ketika memasuki masjid, shalat tahiyatul masjid dimaksudkan sebagai ‘penghormatan’ terhadap masjid sebagai rumah Allah. Shalat tahiyatul masjid ada tuntunannya. Tapi shalat 2 raka’at di lapangan sebagai tahiyatul ‘lapangan’ adalah perbuatan bid’ah alias mengada-ada tanpa dasar hukum yang jelas.

Kembali ke persoalan penentuan awal bulan, sekali lagi benang merah yang harus kita ambil bukanlah pada polemik pertentangan perbedaan hasil, tapi justru kepada rahmat yang diberikan. Bahwa Islam membolehkan umatnya menggunakan akalnya masing-masing, untuk mengimani mana yang dianggap benar. Jika kita yakin 1 Syawal itu (kemarin) jatuhnya pada hari Jumat, jangan berpuasa pada hari itu. Karena haram hukumnya berpuasa di 1 Syawal. Tapi jika tidak yakin, jangan tidak puasa. Karena berdosa jika tidak puasa di bulan Ramadhan. Ngga ada masalah mau memilih lebaran di hari yang mana. Yang penting kita meyakininya. Hal terpenting yang justru harus dijaga adalah ukhuwah, rasa persaudaraan. Ini adalah hal yang wajib hukumnya. Jangan karena lebarannya berbeda, lantas gontok-gontokan.

Hari lebaran —terutama idul fitri— kerap dipakai sebagai ajang bermaaf-maafan. Walau menurut hemat saya, lebih afdol itu jika bermaaf-maafan sebelum berpuasa. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah puasa (shaum) yang katanya bisa menghapus dosa-dosa kita, ibadah ini bisa lebih ‘plong’ karena semua urusan dengan manusia telah dibereskan. Baru berikutnya urusan dengan Sang Pencipta. Sebagai sebuah landasan pemikiran adalah dosa durhaka kepada Ibu/Bapak. Allah tidak akan mengampuni dosa besar ini, kecuali si anak telah meminta ampun pada orangtuanya dan sang Ibu/Bapak mau mengampuninya. Itu artinya, selesaikan dulu urusan horisontal, baru urusan vertikal. Bukan terbalik.

Kalimat yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk diucapkan pada waktu hari raya Idul Fitri adalah “Taqabbalallahu minna wa minkum”, yang kurang lebih berarti “semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan kamu sekalian”. Sebuah kalimat yang semestinya disambut dengan jawaban “Taqabbal yaa kariim”. Beberapa tahun terakhir kalimat ini sudah mulai populer.

Yang ‘lucu’ di waktu lebaran ini adalah penggunaan kalimat “Minal aidin wal faizin”, yang kerap salah tulis atau sebut menjadi “Minal aizin wal faizin”.. yang lebih sering disebut juga sebagai “faidzin”. Walau tidak salah untuk digunakan, tapi akan lebih tepat jika menggunakan kalimat yang dianjurkan sebelumnya. Hal ‘lucu’ pada kalimat terakhir ini adalah banyak orang salah kaprah menganggap “Minal aidin wal faizin” ini berarti “Mohon maaf lahir dan batin”. Padahal arti sebenarnya dari kalimat “minal aidin wal faizin” adalah “semoga kita termasuk ke dalam golongan yang kembali (fitrah) dan semoga kita termasuk ke dalam golongan yang meraih kemenangan”. Jika diperhatikan, ucapan “minal aidin wal faizin” sebagai ucapan populer pada idul fitri merupakan budaya yang terjadi di Indonesia. Di negara lain, nyaris tidak terdengar. Sering kali setiap lebaran saya selalu tersenyum-senyum sendiri ketika mendapat ucapan “Minal aidin yaaaaaaaaaaaaaaa…”. Mungkin jawabannya adalah “Iya yaa….” 🙂

Be Sociable, Share!

•