Sorry, that didn’t work.
Please try again or come back later.

503 Error. Service Unavailable.

Banyak pengguna Internet di Indonesia yang kecewa, menggerutu sampai memaki-maki Pemerintah (c.q Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) karena tiba-tiba mereka tidak bisa mengakses situs Youtube dan juga beberapa situs lainnya seperti Multiply dan Rapidshare beberapa hari terakhir ini.

Jika kita coba iseng browsing di Internet, bisa dijumpai beberapa pihak yang pro dan kontra. Saya sendiri mencoba untuk bersikap netral. Kenapa? Pada satu sisi tentu saya akan memilih kontra, ketika mengingat ada banyak hal bagus yang sebenarnya bisa kita dapatkan di situs-situs tersebut. Untuk yang ini, semua orang pasti bisa memaklumi, apalagi mereka yang beramai-ramai meneriakkan kekecewaannya. Tapi di sisi lain, saya pun setuju dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah. Tulisan kali ini akan lebih mengupas kira-kira alasan apa yang dipakai oleh Pemerintah sebagai dasar pikiran, sekaligus menuangkan apa yang menjadi buah pikiran saya sebagai pembenaran.

Fitna

Belakangan ini, tiba-tiba banyak orang di dunia yang meributkan film Fitna, karya seorang politisi Belanda yang bernama Geert Wilders. Walau saya sendiri belum menontonnya (setidaknya sampai ketika menulis posting ini saya belum meluangkan waktu untuk menonton, padahal punya filmnya), secara umum saya mengetahui kira-kira apa dan bagaimana isinya. Sejak awal diributkan hingga menjadi ramai karena Pemerintah menutup akses ke Youtube, terus terang saya tetap tidak interest untuk menonton film tersebut. Bukan karena film tersebut menjelek-jelekkan Islam, tapi karena saya melihat bahwa ini hanyalah sebuah film murahan tanpa sebuah muatan berarti, baik dari segi teknik gambar apalagi content. Walau gawatnya ternyata berpotensi memecahbelah manusia di dunia.

Konon kabarnya menurut mereka yang sudah menonton, film ini hanyalah sebuah kumpulan dari potongan-potongan gambar dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi. Kumpulan tersebut dijadikan sebagai satu kesatuan. Jadi sebenarnya ini lebih tepat disebut kliping. Meneer Wilders menganggap apa yang dilakukannya adalah bagian dari kebebasan berpendapat, alias freedom of speech.

Kebebasan Berpendapat

Di daratan Eropa dan juga Amerika, banyak orang mengagung-agungkan kebebasan berpendapat. Siapa pun boleh membicarakan apa pun. Kita pun sebenarnya di Indonesia bebas berpendapat. Hal ini lah yang membuat Geert Wilders membuat film yang katanya sebagai cara dia mengemukakan pendapatnya. Ada beberapa kasus lain yang menimbulkan kehebohan juga didasarkan karena merasa bebas mengemukakan pendapat pribadi, bebas sebebas-bebasnya.

Tapi apa bedanya bangsa Indonesia dan bule-bule itu? Kita dibesarkan dengan etika dan moral ke-timur-an. Walau kebebasan mengemukakan pendapat itu dilindungi oleh Undang-Undang, kita juga tahu dan mengerti bahwa kebebasan itu ada batasnya. Dalam hal ini yang membatasi adalah perasaan orang lain.

Dalam kasus film Fitna, di mana yang menjadi latar adalah soal agama, mestinya Geert Wilders mau belajar dari Alqur’an, yang salah satu ajarannya adalah: la kum diinukum waliyadiin (bagimu agama-mu, bagiku agama-ku). Sebagai penganut agama non-Islam, silahkan saja Wilders memuja agamanya setinggi yang dia bisa, itu adalah hak dan kewajibannya. Tapi ketika caranya adalah dengan menghujat agama orang lain, di sinilah muncul keterusikan tersebut.

Potensi Perpecahan

Sebagian orang (termasuk saya) mungkin memilih tidak ambil pusing dan juga tidak berminat untuk menonton film tersebut. Sebagian lagi jadi penasaran ingin menonton karena besarnya kehebohan yang ditimbulkan (setidaknya gara-gara akses ke beberapa situs jadi tertutup). Tapi, tidak bisa dinafikan bahwa tidak mungkin ada pihak yang akan terpancing dan marah karena film tersebut.

Bagi mereka yang beragama Islam, film ini setidaknya bisa membuat kemarahan karena mendiskreditkan umat Islam –hal yang seringkali dilakukan oleh dunia barat. Tak kenal maka tak sayang. Begitu istilah yang paling tepat untuk hal ini. Di waktu yang bersamaan, bagi mereka yang non-muslim dan menelan bulat-bulat akibat "kebebasan berpendapat"-nya Wilders, juga berakibat menyuburkan sikap Islamophobia.

Dua sisi yang bergesekan dan bertolak-belakang bagaikan api dalam sekam. Semakin dibiarkan subur, semakin cepat api itu akan berkobar dan membakar apa saja yang ada di sekitarnya.

Keputusan Pemerintah

Pada hari Senin yang lalu, Pak Muhammad Nuh, Menteri Kominfo RI mengundang beberapa rekan blogger untuk ikut urun rembuk mengenai beberapa perkembangan terakhir, utamanya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Turut dibahas pula tentunya soal Fitna.

Menurut Pak Nuh, beliau mengeluarkan surat keputusan tersebut atas permintaan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI). Sebelum surat keputusan untuk mem-blokir akses ke situs Youtube, Pak Menteri sudah terlebih dahulu meminta kepada pihak Youtube agar menghapus content yang berkaitan dengan film tersebut. Tetapi sampai batas waktu yang ditunggu, Youtube tidak juga menghapus. Sehingga akhirnya Pemerintah terpaksa mengeluarkan keputusan untuk benar-benar menutup akses ke situs Youtube.

Ekses Terhadap Situs-situs Lain

Melalui Surat Keputusan-nya, Pak Menteri tidak menyebut secara khusus nama situs yang dimaksud, tapi hanya meminta kepada pihak Internet Service Provider agar menutup akses ke film Fitna. Pada pelaksanaannya, pihak ISP –mungkin karena ketakutan– jadi memblok beberapa situs yang diantisipasi juga sebagai situs yang memungkinkan untuk sharing film, seperti Multiply dan Rapidshare. Jadi sebenarnya ini lebih kepada hal teknis pelaksanaan di lapangan.

Pada eksekusi di lapangan, tindak pemblokiran akses ini lebih mirip dengan “membunuh nyamuk dengan meriam”. Ada banyak hal positif lain yang bisa kita peroleh dari situs semacam Youtube. Tapi hanya karena Fitna, Youtube jadi tidak bisa diakses dari Indonesia (setidaknya sampai saat ini, dan tentu kita berharap ‘kasus’ ini bisa diselesaikan dengan happy ending bagi semua pihak –kecuali Meneer Wilders). Pemblokiran Youtube juga bukan ide yang baik, karena sebenarnya bisa saja menyusul kemudian dilakukan pada situs-situs lainnya. Apa jadinya jika Pemerintah harus menutup berbagai situs lain yang menyusul?

Pada pertemuan antara para blogger dan Pak Menteri, tersurat bahwa pemblokiran tersebut tentu bukanlah hal yang permanen. Jika pihak Youtube mau memahami keberatan Pemerintah Indonesia dan menghapus content dimaksud, maka tentunya tidak ada alasan lagi untuk tetap melanjutkan pemblokiran akses tersebut. Rangkuman dan foto-foto acara tersebut bisa diakses di sini.

Respon dari Pihak Youtube

Entah ini merupakan jawaban official dari pihak Youtube atau bukan, tapi situs berita detikcom sempat memberitakan bahwa ada respon dari Youtube:

Internet memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berbicara dan didengarkan. Namun memudahkan orang mengekspresikan diri di Internet juga memunculkan kekhawatiran yang terkait dengan budaya dan politik di negara tertentu.
Itulah sebabnya kami memudahkan pengguna untuk menginformasikan konten yang mereka yakini melanggar ketentuan dan persyaratan kami. Jika hal ini terjadi, kami akan menghapus konten itu.
Kami juga bekerja sama dengan otoritas hukum di negara bersangkutan dalam penanganan konten yang mungkin melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut.
Kami kira pendekatan ini memberi keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghargaan terhadap hukum di suatu negara.

Tapi yang jelas, sampai waktu saya menulis posting ini, Youtube masih tidak bisa diakses (baca: masih belum menghapus film Fitna dari servernya).

Eksistensi Bangsa Indonesia

Sebuah alasan yang lain yang menurut saya pribadi sebenarnya pantas diangkat justru masalah menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia di dunia Internet. Saya sempat menyebut hal ini pada beberapa orang yang secara pribadi menanyakan mengapa pemerintah memblokir akses ke beberapa situs.

Penduduk Indonesia secara statistik menempati urutan ranking dunia sebagai negara berpenduduk tinggi. Memang benar, dari 200-an juta penduduk Indonesia yang sudah mengakses Internet belum banyak. 10% mungkin sudah bisa dibilang angka yang bagus. Namun, dari tahun ke tahun jumlah ini terus berkembang. 15 tahun yang lalu Internet bisa dibilang barang mewah. Sekarang, di kota kecil pun mungkin kita sudah bisa menemukan warung Internet tanpa kesulitan.

Jika dulu hanya kantor-kantor besar atau kampus bonafid yang terkoneksi dengan jaringan Internet, sekarang jangan heran jika melihat Sekolah Dasar pun nyambung ke Internet.

kenaikan angka positif dalam jumlah penduduk Indonesia yang mengakses ke Internet bisa dibaca sebagai adanya pasar potensial bagi Internet di Indonesia. Pasar yang dimaksud bisa apa saja. Mulai dari hal-hal yang positif sampai yang negatif. Jika kita ambil hal positif saja, ambillah satu contoh sebagai pasar tempat menjual produk-produk barang dan jasa, maka pasar Indonesia adalah sebuah tempat yang sangat menarik untuk digarap dan dikuasai secara serius oleh siapa pun yang mempunyai naluri bisnis yang baik.

Nah, pada kondisi ini, saya melihat aspek politis pemblokiran situs Youtube. Jika selama ini kita ‘diam’ saja ketika dicekoki berbagai hal oleh pihak asing (bukan hanya berbicara soal dunia maya, tapi juga dalam dunia nyata), maka sudah sepatutnya jika sekali-sekali kita tunjukkan bahwa kita merdeka. Sikap berani mem-blokir bisa dibaca sebagai "kami tidak hanya diam dipaksa menelan sesuatu, tapi kami juga punya hak untuk menentukan apa yang semestinya kalian suguhkan".

Pada kalimat terakhir di atas, yang saya maksud jelas bahwa mereka (Youtube, dsb) boleh menyuguhkan apa saja. Namanya disuguhkan itu kan belum tentu akan kita nikmati. Tapi, tolong jangan suguhkan sesuatu yang jelas-jelas tidak layak untuk dimakan.

Seorang teman membantah argumen saya melalui Yahoo Messenger, "mas, jumlah penduduk Indonesia yang akses Internet itu berapa?" Saya jawab, bukan pada jumlah aktual pada saat ini, tapi pasar potensial yang besar lah yang kita miliki. Untuk itu, kita harus berani bersikap dan menunjukkan eksistensi diri di dunia Internet. Katakan "Tidak" pada mereka, jika itu memang harus kita katakan. sebagai pasar yang sangat potensial, sudah sewajarnya jika kita menunjukkan jatidiri sebagai "obyek dan sekaligus subyek aktif", bukan melulu di bawah tekanan mereka yang berkuasa.

Internet Indonesia yang Mandiri

ketika kita meng-akses Internet, pernah kah terpikir, sebagian besar akses yang dilakukan itu sebenarnya hanyalah akses "internal" ke server-server yang ada di Indonesia saja atau server-server yang ada di luar negeri? Pada pertanyaan pertama ini mungkin jawabannya absurd.

Selanjutnya kita coba kembangkan pertanyaan berikutnya. Berdasarkan content, apakah sebagian besar situs yang kita akses memuat informasi "global" atau hanya "lokal Indonesia"?

Untuk pertanyaan yang ke-dua ini, saya akan ambil sebagai contoh adalah akses Internet yang banyak dilakukan oleh pengguna Internet di Indonesia secara umum (dengan tidak melihat kebutuhan "global" seperti pencarian data riset, dsb).

Banyak pengguna Internet di Indonesia yang selalu mengikuti trend turut bergabung dan aktif dalam berbagai situs social-networking, seperti: Friendster, Multiply, Facebook, dsb. Jika anda termasuk orang yang "ikut-ikutan" trend membuat account di situs-situs semacam ini, pernah kah menyadari bahwa (bagi sebagian besar orang) daftar temannya hampir 100% adalah teman-teman yang juga berada di negara yang sama (baca: sama-sama di Indonesia)?

Ketika kita menggunakan instant messenger seperti Yahoo Messenger, Live Messenger, GoogleTalk, dsb, pernah kah kita sadari juga, bahwa ternyata sebagian besar (atau mungkin seluruh) orang yang ada di dalam daftar messenger kita tinggal di Indonesia?

Pernah kah kita sadari, setiap saat mungkin kita juga membaca situs-situs berita berbahasa Indonesia seperti Detikcom, OkeZone, Jawa Pos, Kompas atau bahkan Pos Kota?

Singkatnya, disadari atau tidak, ada banyak content yang kita akses di Internet yang justru sebenarnya atau seharusnya sangat dekat dengan kita. Kecuali situs-situs berita yang disebutkan di atas, sadarkah kita bahwa yang lainnya (social networking, instant messenger, dsb) justru terletak di server-server milik asing? Coba bayangkan jika ada orang yang mau menginvestasikan hal serupa di Indonesia. Tentu jika niatan tersebut juga didukung oleh sebagian besar (jika tidak mungkin memaksa semua) pengguna Internet di Indonesia untuk mendukungnya, bukan tidak mungkin kita tidak perlu bergantung pada server-server milik orang lain di luar negeri.

Beberapa kali sempat muncul keinginan seperti itu, sebut saja salah satunya yang pernah populer sekitar awal tahun 2000, KafeGaul. Ide pembuatan instant messenger ala Indonesia juga pernah ada yang mencoba. Tapi mungkin karena kurangnya dukungan dana atau konsep, visi dan misi yang tidak mumpuni, tidak ada yang berumur panjang.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Indonesia Internet eXchange (IIX). Yaitu sebuah backbone internal dalam negeri yang menghubungkan jaringan ISP-ISP yang ada di Indonesia. Dengan IIX, bayangkan kita memiliki semacam ringroad penghubung sebagai urat nadi komunikasi. Jika dulu seorang pengguna layanan dari ISP A hendak mengakses sebuah server yang adanya di ISP B (di mana ISP A dan ISP B sebenarnya sama-sama ada di Indonesia), dulu akses harus berputar ke luar negeri (jalur yang hampir pasti terjadi adalah melalui Amerika Serikat dan/atau Jepang). Kini, dengan adanya ringroad dalam negeri, akses tidak perlu berputar jauh dan tentu lebih cepat.

Prinsip kerja Internet tidak mengharuskan pengguna berselancar berputar-putar ke mana-mana. Dengan kata lain, tanpa keberadaan server-server lain di luar Indonesia tetap saja memungkinkan bagi kita untuk mandiri. Yang menjadi masalah tentunya bagaimana memperkaya content di dalam negeri.

Oke, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kita tidak butuh Internet (baca: akses ke server-server di luar negeri). Tapi hanya bermaksud mengatakan bahwa kebergantungan itu bisa kita kurangi. Hal yang menjadi contoh adalah "kecanduan" pada social networking sites yang ternyata tidak ada server serupa di dalam negeri yang bisa menggantikannya. Andai saja ada situs semacam Friendster di dalam negeri, kita tidak butuh yang di sana (baca: Friendster.com).

Pada level-level tertentu, memang keberadaan internetworking dengan dunia luar (maksudnya di luar Indonesia) sangat diperlukan. Misal, tidak mungkin kita menggunakan kacamata kuda untuk tidak mau melihat ada apa di luar sana. Tidak pula kita mengekang diri sendiri untuk tidak ikut terlibat pada berbagai riset antar institusi melalui Internet seperti halnya yang saat ini banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tapi sekali lagi, kita pun harus bebas merdeka, tanpa tekanan dan kebergantungan dengan pihak lain.

Note: Saat ini Pemerintah telah mencabut status blokir ke situs-situs yang disebut di atas, setelah pihak Youtube merespon. Walau tidak menghapus Film Fitna, tapi pihak Youtube akan mem-filter akses dari Indonesia ke film tersebut.

Be Sociable, Share!

•