pertimbangan 1 putaran atau 2 putaran ngga bisa sekedar dibilang demi menghemat uang rakyat. kalau memang mau hemat, amandemen saja undang-undangnya agar pemilu hanya 1 putaran, siapa pun pemenangnya (walau tidak melewati 50%) langsung jadi pemenang.

hal tsb di atas perlu dipertimbangkan, bagaimana jika ternyata misalnya dari 3 pasang kandidat masing2 mendapatkan suara 32%,35%,33% ? apakah dianggap demokratis jika kita dipimpin oleh pemimpin yg hanya didukung oleh 35% rakyat? begitu logikanya. logika yg sama juga dipakai oleh undang-undang.

kalau mau menghemat duit, kembali saja ke jaman orba, presiden dipilih oleh DPR, langsung aklamasi. kita tidak akan keluar duit sebanyak jika pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat.

soal gembar-gembor pemilu 1 putaran saja itu dagangan politik. politik citra namanya. beberapa waktu lalu kita juga disuguhi tontonan politik pencitraan oleh mantan jubir presiden yg sekarang jadi menteri, yang menjual citra dirinya untuk jadi calon ketua umum parpol. dengan segala daya upaya ybs mencoba membuat opini agar tidak usah ada pemilihan, tapi langsung aklamasi. nah, seperti ini lah yg terjadi tempo hari. bedanya, pada ruang lingkup yang lebih kecil dan di lingkungan orang2 yg sudah paham bahwa itu jualan kecap merek citra belaka