Sorry, that didn’t work.
Please try again or come back later.

503 Error. Service Unavailable.

Isu terhangat beberapa hari ini adalah redenominasi rupiah (walau banyak yang salah menulis istilah redenominasi). Secara sederhana yang dimaksud dengan redenominasi adalah penyederhanaan penyebutan pada nilai nominal suatu mata uang (dalam hal ini tentu yang sedang dibicarakan adalah Rupiah).  Muncul pro-kontra terkait isu tersebut. Muncul pula kekhawatiran bahwa redenominasi akan turut menimbulkan peningkatan inflasi dan/atau penurunan daya beli masyarakat.

Hal pertama yang perlu dicatat adalah bahwa redenominasi tidak sama dengan sanering. Mungkin sekali hal ini menjadi rancu karena sebagian masyarakat pernah mengalami peristiwa sanering pada mata uang Rupiah di dekade 1960-an. Pada sanering, yang terjadi tidak hanya penyederhanaan penyebutan angka, tapi juga pemotongan nilai mata uang, yang mengakibatkan penurunan kemampuan beli masyarakat.

Pada rencana redenominasi Rupiah kali ini, diwacanakan untuk ‘menggelindingkan’ 3 angka nol. Jadi, jika sekarang kita memegang uang Rp 1.000, setelah proses redenominasi uang ini akan dianggap Rp 1. Tetapi tetap tidak mengurangi nilai beli uang tersebut. Misal sekarang harga 1 Kg cabe merah keriting adalah Rp 70.000, setelah redenominasi harganya adalah Rp 70. Pada saat yang sama, jika sekarang gaji Anda adalah Rp 5 juta, setelah redenominasi gaji Anda adalah Rp 5 ribu. Sedangkan jika sekaligus sanering, bisa saja misalnya harga cabe merah keriting tadi menjadi Rp 700, sedangkan gaji Anda tetap Rp 5 ribu!

Pada saat ini secara sadar atau tidak sadar sebenarnya ‘redenominasi’ sudah lama terjadi di tengah masyarakat kita. Lihatlah di menu-menu makanan/minuman yang ada di restoran-restoran, acapkali hanya menyebut digit sederhana, misal Rp 45 (untuk menyebut sebuah menu makanan seharga Rp 45.000). Atau, tanpa sadar waktu bertransaksi di pasar pun seringkali terjadi proses ‘redenominasi’. Percaya atau tidak, percakapan sejenis di bawah ini pasti sering kita temukan:

Pembeli: mbak, bawangnya berapa sekilo?

Penjual: 15 mas..

Tanpa menyebut dengan jelas bahwa yang dimaksud adalah Rp 15.000, semua sudah mafhum bahwa yang dimaksud adalah Rp 15.000 (padahal si penjual hanya bilang “lima belas”).

Di saat yang lain, ketika membaca neraca keuangan sebuah perusahaan yang go public, bukan hal yang aneh jika pada neraca tersebut tertera keterangan bahwa nonimal yang tertulis adalah dalam ribuan, atau bahkan jutaan! Hal yang sama juga bisa dilihat dalam APBN dan/atau APBD.

Singkat cerita, disadari atau tidak kita telah berupaya untuk menyederhanakan penyebutan nominal yang ada di sekitar kita. Kenapa tidak diresmikan saja penyederhanaan tersebut dengan mengganti nilai nominal yang tertera di uang Rupiah yang ada?

Sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara redenominasi dengan inflasi. Buktinya, kita sebenarnya sudah terbiasa menyederhanakan penyebutan nilai.. Tapi kalau inflasi ya inflasi saja. Inflasi itu terjadi karena meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus karena mekanisme pasar. Hal ini bisa terjadi karena memang konsumsi masyarakat yang meningkat atau karena ketidaklancaran distribusi. Di sekitar bulan puasa sampai lebaran adalah momentum yang bisa dipastikan terjadi inflasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat. Yang biasanya minum ngga pakai gula, tiba-tiba semua ingin pakai gula, dsb. Akibatnya ya inflasi.

Kekhawatiran terjadi peningkatan inflasi karena redenominasi menurut saya adalah hal yang terlalu berlebih. Menurut contoh dari mereka yang mengkhawatirkan ini adalah harga seikat kangkung. Jika saat ini seikat kangkung seharga Rp 1.000, nantinya tentu berubah jadi Rp 1. Bagaimana kalau nanti harga kangkung naik, mau naik jadi berapa? Nanti si mbok bakul di pasar terpaksa jual Rp 2. Artinya, ‘inflasi’ di kangkung adalah 100%! Contoh lain seakan menganggap semua orang bodoh. Bagaimana kalau saat ini sebenarnya harga barang itu Rp 900. Artinya nanti harga barang tersebut seharusnya menjadi Rp 0,9. Nanti kalau kita bayar dengan uang senilai Rp 1, kita bisa bikin pusing si mbok bakul waktu bilang: “mbok, kembalian Rp 0,1”.

Andai saja yang bicara seperti itu adalah anak usia SD-SMP masih wajar. Tapi kalau yang berbicara adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 1/2 abad yang pernah mengalami bahwa uang Rp 1 itu ada nilainya, mengalami bahwa ada satuan yang bernilai sen, tentu jadi aneh kalau berbicara seperti itu.

Cobalah berkunjung ke negeri tetangga, tidak usah jauh-jauh, cukuplah ke Singapura atau Malaysia… Niscaya dalam waktu singkat sekejap di sana kita langsung bisa memahami bahwa di bawah nominal 1 ringgit Malaysia atau 1 dollar Singapura masih ada nominal pecahan kecil: 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Tentu kita tidak bodoh untuk melupakan ‘transformasi’ nilai Rp 50, Rp 100, Rp 200 dan Rp 500. Bahkan untuk mengisi ‘kekosongan’ bisa saja kita hidupkan kembali satuan senilai Rp 10 untuk berubah menjadi 1 sen. Sedangkan Rp 25 saat ini boleh saja ditiadakan karena keberadaan 1 sen tersebut. Kembali lagi pada kasus di atas, tentunya jika harga barang tersebut saat ini adalah Rp 900, nanti kita menyebutnya seharga 90 sen. Kalau pembeli membayar dengan uang Rp 1, kembaliannya adalah 10 sen! Boleh saja dengan sekeping uang 10 sen, atau 2 keping uang 5 sen, atau 10 keping uang 1 sen, atau 1 keping uang 5 sen ditambah 5 keping uang 1 sen, atau mungkin sebutir permen! Begitu juga kalau nanti ada barang yang harganya naik, ada nilai sen yang menjembataninya.

Redenominasi secara langsung tidak terkait dengan (baca: mengakibatkan) inflasi. Tetapi bisa dibilang bahwa bertumpuknya angka nol pada sebuah mata uang seperti rupiah adalah akibat inflasi! Begini, dulu kita pernah mengalami pemotongan nilai rupiah. Menurut orang-orang tua yang mengalaminya, waktu itu nol menggelinding. Akibat pemotongan tersebut kurs dollar amerika terhadap rupiah Indonesia terlihat dekat, karena sama-sama satu digit (mohon koreksi kalau salah). Lambat laun karena inflasi yang terjadi terhadap mata uang rupiah, perlahan namun pasti nilai mata uang kita menjauh dari dollar amerika. Agak melenceng sedikit, ambil contoh kasus di Turki. Beberapa tahun lalu nilai nominal mata uangnya luar biasa ‘edan’. Untuk membeli sebotol air minum dalam kemasan kita harus membayar seharga jutaan! 1 juta untuk sebotol air yang di sini harganya  paling hanya Rp 2.000! Karena luar biasa angkanya, beberapa waktu yang lalu pemerintah Turki melakukan redenominasi dengan memotong 6 (enam) angka nol. Bayangkan, apa yang terjadi saat ini jika pada tahun 60-an lalu Pemerintah RI tidak melakukan pemotongan angka pada Rupiah? Bisa jadi kita juga akan menggunakan nominal jutaan. Untuk naik ojek pun kita akan bayar dalam satuan juta. “Mas, ke halte busway berapa?”, dijawab: “lima juta om!”.

Jadi sekali lagi, redenominasi hanyalah penyederhanaan penyebutan. Tidak terkait dengan inflasi, juga tidak terkait dengan perkembangan ekonomi sebuah negara secara langsung. Untuk yang terakhir ini, parameter yang dipakai adalah pendapatan bersih per kapita dan juga pendapatan kotor negara tersebut. Parameter lain yang juga biasa dipakai adalah cadangan devisa negara tersebut. Hal-hal tersebut sebenarnya adalah hal primer yang perlu dijaga, dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Sedangkan masalah redenominasi adalah hal sekunder. Namun demikian tentu adalah sebuah hal yang patut diapresiasi jika pihak yang berwenang punya keinginan untuk itu. Asal tahu saja, gara-gara besarnya nilai nominal mata uang rupiah ini, ngga jarang seorang roomboy di hotel mendapat tips sebesar Rp 1.000 dari turis bule karena mengira nilai tersebut sudah cukup besar dan pantas! Tapi satu yang pasti, jika redominasi terjadi, ‘kekayaan’ Gayus pun ‘anjlok’ jadi tinggal jutaan Rupiah!

Be Sociable, Share!

•