Sorry, that didn’t work.
Please try again or come back later.

503 Error. Service Unavailable.

Pertarungan para kandidat capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 hampir bisa dipastikan berakhir, walau baru sebatas hasil hitung cepat. Namun demikian, tetap saja masih banyak hal-hal menarik yang bisa dikomentari atau dibicarakan, walau sebatas obrolan kelas warung kopi. Tulisan saya di bawah ini adalah murni pendapat pribadi saya yang mencoba menjadi analis politik dadakan; tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya sebagai sebuah kebenaran; benar-benar hanyalah sebuah coret-coretan tak bermakna ala warung kopi.

SBY-JK Pada Pilpres 2004

Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang pada kabinet pimpinan Megawati Soekarnoputri sama-sama menjadi Menteri Koordinator (yang satu jadi Menko Polkam, satu lagi jadi Menko Kesra) bergabung bersama untuk mencalonkan diri menjadi Capres/Cawapres, bersaing dengan ‘boss’ mereka pada saat itu. Hasil akhir tentu sudah kita ketahui, pasangan ini berhasil lolos ke putaran kedua, dan berakhir dengan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui pemilihan yang paling demokratis yang pernah dijalankan di negeri ini.

Pada tahun 2004, boleh dibilang modal yang dibawa oleh SBY adalah kendaraan politik bernama Partai Demokrat dengan suara sebesar 7%, sedangkan JK bermodal kocek sebagai seorang saudagar. Pencitraan pasangan ini sebagai orang tertindas (di-zholimi oleh Megawati) ditambah dengan sebab-sebab politis lainnya (yang mana dapat menjadi pembahasan tersendiri yang panjang) membuat pasangan ini mampu mendulang suara pada putaran pertama, dan kian melonjak pada putaran kedua.  Pada waktu Pilpres 2004, pasangan ini menggunakan tagline: Bersama Kita Bisa!

Mengamankan Posisi Pemerintah

Dengan modal kursi di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang hanya 7%, pasangan Presiden-Wakil Presiden ini memiliki posisi yang sangat riskan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa? Sederhana saja, kekuatan ‘mayoritas’ di DPR dapat menggagalkan setiap rencana Pemerintah yang tidak sesuai dengan ‘suara’ mayoritas ini, melalui mekanisme voting.

Pemenang Pemilu Legislatif pada 2004 adalah Partai Golkar, dengan runner-up Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika berhasil mendapatkan dukungan dari salah satu partai ini saja (Golkar atau PDIP), kekuatan Pemerintah baru bisa dicapai. Kestabilan pemerintahan menjadi lebih terjamin (karena bisa dipastikan setiap kebijakan Pemerintah akan didukung oleh mayoritas suara di Senayan).

Berharap dukungan dari PDIP? Nanti dulu. Sebagai mantan ‘boss’, Megawati menganggap bahwa SBY-JK adalah orang yang telah ‘berkhianat’ kepadanya. Kekecewaan ini jelas terlihat dan terbaca sampai Pilpres 2009 lalu. Megawati sangat enggan untuk bertegur sapa dengan SBY; walau dengan JK terlihat sudah mulai mencair, ini pun lebih karena JK jadi ada di posisi yang sama dengan dia, sama-sama menjadi ‘musuh’nya SBY. Mungkin Megawati memakai prinsip bahwa musuhnya musuh saya adalah teman saya. Jadi mereka bersatu untuk menghadapi ‘musuh’ bersama. Dengan kondisi hati yang gundah gulana pasca Pilpres 2004, sulit berharap PDIP menjadi partai yang pro-Pemerintah pada saat itu. Karena ini artinya sama saja Megawati mendukung SBY-JK.

PDIP tidak bisa diharapkan. Kalau begitu, bagaimana dengan Golkar? Toh JK juga sebenarnya berasal dari Golkar. Walau pada Pilpres 2004 JK tidak didukung oleh Golkar. Sebaliknya, Golkar mendukung calonnya sendiri, Wiranto-Salahuddin Wahid.

Mendongkel Akbar Tanjung

Kegagalan sebuah pasukan adalah kegagalan komandan. Kegagalan sebuah organisasi adalah kegagalan ketua umum. Doktrin ini tentu juga berlaku di Golkar. Sebagai ketua umum yang gagal memenangkan pasangan capres/cawapres dari Golkar, sudah barangtentu Akbar Tanjung (AT) harus siap digulingkan dari kursi ketua umum. Tapi, rela-kah dia lengser begitu saja?

Sebagai politisi kawakan jebolan aktivis ‘66, AT tentu sudah banyak makan asam garam. Melepas kursi ketua umum partai sebesar Golkar sama saja mengakhiri karir politiknya di Indonesia. Melalui mekanisme yang musyawarah nasional di Bali pada tahun 2005 itu AT tetap berusaha bertahan dengan kembali menjadi kandidat calon ketua umum Golkar untuk periode 2005-2010. Sah-sah saja.

Dalam kalkulator politik SBY-JK, jika AT kembali naik tahta di Golkar, tidak ada jaminan suara Golkar di parlemen akan merapat ke Pemerintah. Konsekuensinya jelas, pemerintahan sangat mungkin tidak berjalan mulus karena akan sering dijegal. Untuk itu diperlukan sebuah usaha untuk mengambil-alih kepemimpinan di Golkar.

Pada awalnya Pemerintahan SBY-JK menginginkan tidak ada yang memegang jabatan rangkap. Sehingga tentunya tabu jika JK didorong untuk ‘merebut’ kekuasaan di Golkar. Namun demikian, tokoh Golkar ‘pro’ JK (ketika itu) yang didaulat bersaing melawan AT sepertinya diduga tidak cukup tangguh untuk mampu mengalahkan AT. Tokoh tersebut adalah Agung Laksono dan Surya Paloh. Hitung punya hitung, pikir punya pikir, tiba-tiba muncul JK sebagai kuda hitam dalam pencalonan sebagai ketua umum.

Munculnya JK ini sangat mengejutkan banyak orang. Karena sampai menjelang pelaksanaan musyawarah nasional tersebut, nama JK tidak disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang akan ikut bertarung. Jika awalnya pemerintahan SBY-JK ‘mengharamkan’ jabatan ganda, namun tidak demikian ketika JK hendak maju bertarung di Golkar. SBY merestui tindakan JK ini.

Hasil akhir dari Munas Golkar di Bali pada 2005 sudah diketahui semua orang. JK terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemenangan ini berlanjut dengan re-shuffle kabinet. Terjadi perubahan posisi menteri-menteri di kabinet dengan menambah orang-orang Golkar di dalam. Efek domino dari peristiwa ini adalah merapatnya kursi DPR dari Fraksi Golkar menjadi suara pendukung Pemerintah.

Kemenangan JK pada Munas Bali selain karena ‘pesona’ JK sebagai wakil presiden, dijamin juga karena adanya restu SBY (dan tentunya jaringan intelijen bersama-nya). Mengapa saya menyebut intelijen? Tentu saja intelijen. Bohong kalau tidak ada kegiatan intelijen yang bermain di sana. Legitimasi penggunaan intelijen oleh negara saja sudah jelas dengan keberadaan Badan Intelijen Negara. Artinya, segala tindak-tanduk dan kegiatan yang berpengaruh langsung terhadap pemerintahan pasti tidak luput dari pengamatan dan peng-analisis-an oleh para agen intelijen ini. Lebih dari itu, sangat mungkin bahwa badan intelijen akan mengatur arah permainan agar sesuai dan sejalan dengan Pemerintah. Ini tentunya agar pemerintahan berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, munculnya JK sebagai kandidat untuk merebut kursi ketua umum Golkar adalah bagian dari skenario mengamankan posisi SBY itu sendiri!

Golkar Mengamini Langkah Pemerintah

JK dan Golkar-nya selama 4 tahun bersama Pemerintah selalu mengamini setiap langkah Pemerintah, termasuk langkah-langkah yang tidak populer seperti terpaksa menaikkan harga BBM. Di tengah beratnya tekanan kenaikan harga minyak dunia yang melambung hampir 3x lipat, rasanya publik masih mengingat bahwa JK –lah yang mengambil alih posisi “bumper” sebagai orang yang mengumumkan kenaikan tersebut. Namun sebaliknya, ketika harga minyak dunia merosot turun kembali ke posisi semula, semua orang masih ingat bahwa yang mengumumkan penurunan tersebut adalah SBY. Bahkan, –sengaja atau tidak—penurunan tersebut dibuat seakan-akan berhasil diturunkan tiga kali. Dari Rp 6.000, menjadi Rp 5.500, lalu Rp 5.000 dan kembali ke Rp 4.500. “Sukses” ini pun dijual sebagai keberhasilan Pemerintahan SBY oleh Partai Demokrat ketika Pileg bulan April lalu.

Terlepas dari semua itu, peran kunci JK sebagai lokomotif Golkar dalam suksesnya pemerintahan SBY-JK tidak bisa dipungkiri atau diabaikan. Dengan logika sederhana siapa pun tentunya dapat dimengerti bahwa dengan kekuatan kursi terbanyak di legislatif, Golkar menjadi penentu apakah akan menyetujui atau menjegal setiap langkah yang diambil Pemerintah.

SBY-JK, Minyak-Air

Seiring berjalannya pemerintahan SBY-JK, publik mulai menangkap kesan adanya kekurangharmonisan hubungan antara SBY-JK. Entah kekurangharmonisan seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Tetapi desas-desus yang beredar dan terdengar oleh saya adalah bahwa SBY kerap kali ‘menggemaskan’. ‘Menggemaskan’ dalam pengertian bahwa beliau lamban dalam mengambil keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh informasi lain yang saya dengar dari sebuah cerita dengan latar kasus kerusuhan Poso. Ketika itu SBY sebagai Menko Polkam, JK sebagai Menko Kesra. Dari sebuah sumber yang konon acapkali mengikuti rapat-rapat Polkam (tentu di bawah koordinasi Menko Polkam waktu itu, SBY), yang diurusi di kantor Menko Polkam hanyalah rapat, rapat dan rapat. Namun tidak ada keputusan apalagi langkah penting yang segera diambil untuk meredam kerusuhan. Di saat orang-orang ini sibuk rapat, nun jauh di sana masyarakat Poso saling baku bunuh satu sama lain. Singkat cerita, JK sebagai Menko Kesra dengan alasan awal untuk keperluan Kesra (kesejahteraan rakyat) mengambil posisi sebagai orang yang aktif berpartisipasi dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Untuk bagian ini mungkin menarik juga jika kita membaca tulisan di Kompas pada link ini.

Contoh kasus perdamaian di Poso ini juga menjadi salah satu bagian dari “perebutan” klaim siapa yang berperan di balik peristiwa-peristiwa yang di-klaim kedua belah pihak (antara SBY dan JK). Saya tidak bermaksud untuk membahas panjang lebar satu per satu berbagai klaim yang diperebutkan kedua belah pihak (selain Poso, klaim lain berkaitan dengan Aceh, BLT, BBM, dsb).

Saya pernah mem-posting tautan artikel Kompas di atas pada Facebook saya. Ada sebuah komentar yang bunyinya kira-kira:

itu kan dia (JK) sebagai menteri.. sudah tugasnya dong begitu!

Saya menjawab: Ya, JK waktu itu menteri. tepatnya Menko Kesra. Namun urusan mencegah dan meredam kerusuhan bukan urusan Kesra. Seharusnya itu adalah urusan Polkam. Jadi sudah sepatutnya yang bekerja adalah SBY.

Kelambanan gerak SBY bukan tidak beralasan. Saya cenderung menilai bahwa karena kepintarannya, SBY justru melihat terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan, sehingga banyak pula yang mesti dipikirkan baik-buruknya.

Gaya SBY yang lamban ini bertolak-belakang dengan gaya JK yang cepat dan cenderung menghindari birokrasi bertele-tele. Dengan perbedaan gaya tersebut, sangat mungkin terjadi pergesekan di antara keduanya. Yang satu mau alon-alon waton kelakon alias pelan-pelan asal selamat, yang satu lagi dengan gaya pengusaha selalu ingin gerak cepat dalam merespon setiap masalah.

Testimoni pembenaran atas gaya SBY yang ‘lamban’ dan gaya JK yang gesit dan tangkas juga menarik untuk disimak pada artikel lain di Kompas pada link ini.

Jenderal Staf. Jenderal Lapangan.

Sebagai seorang jenderal, saya sangat percaya bahwa SBY adalah orang yang cerdas. Jelas juga terlihat dari raut wajah dan pembawaannya. Namun sebagai jenderal staf (jenderal kantoran, bukan jenderal lapangan), saya percaya bahwa pola pikir yang terbentuk (atau mungkin lebih tepatnya bawaan) pada diri SBY adalah sebagai analis. Jenderal staf biasanya berperan sebagai perencana taktis. Jika menghadapi pertempuran, jenderal staf ini tugasnya di kantor, mengumpulkan data, mengevaluasi dan menganalisis berbagai kemungkinan yang dihadapi. Semua untung-rugi, baik-buruk dari setiap kemungkinan akan dievaluasi dan dijabarkan. Jenderal dengan tipe ini tidak akan diberi tanggungjawab mengambil keputusan. Mengambil keputusan berarti mengambil resiko. Jenderal yang berani mengambil resiko adalah jenderal lapangan. Oleh karena itu di dalam sebuah pertempuran biasanya hasil analisis jenderal staf akan diberikan ke jenderal lapangan. Jenderal lapangan lah yang akan memilih mana langkah yang akan diambil.

Pengkategorian seperti ini dalam tubuh militer adalah hal yang lumrah. Sama seperti halnya pegawai pada sebuah perusahaan besar yang kerap harus melalui tes psikologi terlebih dahulu sebelum mendapatkan promosi pada jabatan tertentu, demikian pula di ketentaraan. Terdapat pengklasifikasian siapa orang yang cocok di lapangan, dan siapa yang cocoknya di belakang meja. Tidak ada yang salah dan benar, hanya masalah penentuan the right man in the right place. Begitu juga dalam hal penjurusan (korps), misal: infanteri, kavaleri, artileri, zeni, perhubungan, dsb.

Talak Tiga dan Wacana Calon Tunggal

Dengan kian tajamnya gesekan-gesekan yang terjadi antara SBY-JK, apalagi ditambah dengan JK (plus Golkar) yang merasa punya kekuatan lebih (besar) ketimbang SBY (plus PD nya) pada periode 2004-2009, sangat dapat dimaklumi jika SBY merasa jengah. Walau ada banyak pihak yang berharap duet ini dilanjutkan pada 2009-2014, namun tidak sedikit pula pihak yang berharap pasangan ini berpisah. Apalagi, –ini pendapat pribadi—saya percaya bahwa sebenarnya SBY pun ingin ‘bercerai’. Namun sebagai orang Jawa, yang dibesarkan dengan tradisi Jawa, SBY punya gaya Jawa. Tidak ingin terlihat menyakiti orang lain. Pembawaan ‘Jawa’ ini membuat SBY tidak berani berterus terang mengatakan keinginannya.

JK dan Partai Golkar sejak awal bukannya tidak tahu bahwa elektabilitas SBY sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi melampaui JK. Sebuah sumber informasi dari dalam mengatakan bahwa beberapa waktu sebelum Pileg April 2009 sempat diadakan beberapa kali survei, menunjukkan bahwa elektabilitas tertinggi diperoleh jika JK tetap berpasangan dengan SBY. Namun jika berpisah, elektabilitasnya rendah. Karena selama ini tidak pernah ada pencitraan JK sebagai calon presiden.

Berangkat dari sini, JK menyatakan kesiapannya untuk tetap mendampingi SBY pada Pilpres 2009. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Ya, tiga kali kesempatan JK menyatakan hal tersebut, namun tidak ada jawaban tegas dari SBY. Jika saya yang menjadi JK, tidak adanya jawaban dari SBY setelah ditanyakan sebanyak tiga kali berturut-turut tersebut adalah sebuah jawaban: TIDAK. Kembali ke sifat ‘jawa’ tadi, sepatutnya JK membaca ini sebagai ‘pranata’, alias tanda-tanda alam.

Pada posisi SBY, jika benar memang selama ini ada banyak gesekan antara dirinya dengan JK, sangat bisa dimaklumi keputusan ‘diam’ tersebut. Apalagi ditambah dengan suksesnya pencitraan SBY sebagai sosok santun, ganteng, dizholimi, dsb. Hasil Pemilu Legislatif menempatkan PD sebagai pemenang dengan 20% kursi dan Golkar sebagai urutan kedua dengan 17% kursi.

Dengan kemenangan pada Pileg dengan suara 20% ditambah dengan berbagai polling yang mengatakan bahwa SBY adalah calon presiden yang mempunyai elektabilitas tertinggi, 24 parpol-parpol lain pun beramai-ramai mendukung SBY. Tingginya elektabilitas ini karena disaat yang bersamaan tidak ada sosok tokoh yang digodok atau pun ‘tergodok’ menjadi tokoh alternatif, selain “muka lama” Megawati. Dengan demikian, hitung-hitungan kasar bisa dibilang bahwa pada bulan April 2009 dugaan pertempuran yang paling layak terjadi di Pilpres adalah SBY vs Megawati.

Dengan merapatnya 24 parpol lain ke PD, akumulasi suara koalisi ini di DPR mencapai sekitar 60%. Sebuah jumlah yang lebih dari cukup untuk mengamankan langkah dan kebijakan SBY, jika berhasil memenangkan Pilpres 2009. Dengan tingginya dukungan kursi di DPR, sudah barangtentu memberikan kepastian lebih kepada SBY untuk memilih selain JK.

Dengan dukungan nyaris dari semua parpol (minus Golkar,PDIP, Gerindra dan Hanura, serta beberapa partai gurem), sempat ada pihak yang memunculkan wacana capres tunggal. Bahwa negara ini harus bersiap menerima kenyataan bahwa ternyata pada Pilpres 2009 hanya muncul 1 pasang capres/cawapres tanpa ‘lawan’. Kondisi tersebut sangat berbahaya buat proses penegakan demokrasi di Indonesia. Siapa yang sudah lupa dengan 32 tahun berkuasanya Soeharto dan Orde Baru nya? Apa yang terlintas di benak Anda ketika saya menyebut “hanya ada capres tunggal”? Ingat Soeharto yang tanpa ‘lawan’ dan selalu terpilih secara ‘aklamasi’? Nah, akan-kah kita mengalami rendezvous, bertemu kembali dengan kondisi tersebut, hanya kali ini capres tunggalnya adalah SBY!

Atas dasar menghindari kondisi yang a-demokrasi tersebut, ditambah dengan tidak jelasnya pencalonan Megawati (karena ketika itu masih terjadi lobi-lobi antara PDIP-Gerindra-Hanura mengenai siapa yang harus jadi capres dan siapa yang jadi cawapres), maka JK berinisiatif untuk mencegah terjadinya capres tunggal. JK maju sebagai capres tandingan, agar demokrasi berjalan.

SBY, Sandal Jepit dan Pilpres 2014

Akhir dari proses pencalonan itu sudah kita ketahui bersama, SBY bercerai dengan JK, dan lalu masing-masing memilih pasangan baru. Berbagai pihak (terutama) dari partai-partai peserta koalisi dengan PD berlomba mencalonkan tokohnya. Entah siapa saja. Yang paling saya ingat adalah Hatta Radjasa (HR) dan Hidayat Nurwahid. (HNW) Secara pribadi, saya pernah berharap bahwa SBY berpasangan dengan HNW. Namun jika pada akhirnya ternyata SBY memilih Boediono, saya juga bisa memakluminya.

Memilih HR atau HNW  ibarat memelihara anak macan. Periode 2009-2014 adalah kesempatan terakhir SBY menjadi presiden. Undang-undang melarang seseorang menjadi Presiden RI lebih dari 2 (dua) periode. Artinya, dia yang terpilih sebagai cawapres akan berpeluang sangat besar untuk menjadi Presiden pada periode 2014-2019! Nah, daripada memelihara anak macan, nanti di 2014 sang wakil presiden (yang berasal dari parpol selain PD) ini malah naik tahta dan ‘menjatuhkan’ PD, akan lebih baik jika memilih pasangan yang tidak berasal dari parpol. Selain karena faktor yang saya sebut di atas, calon yang tidak berasal dari parpol tentu lebih diharapkan profesionalisme-nya dalam bekerja (SBY memilih Boediono, artinya SBY ingin berkonsentrasi dalam penguatan bidang ekonomi). Memilih wakil dari orang non-parpol juga berarti menaikkan ‘kekuasaan’ SBY di Pemerintahan. Berbeda halnya waktu berpasangan dengan JK. JK memiliki ‘kekuatan’ tandingan dengan besarnya kursi Golkar di legislatif.

Tingginya tingkat elektabilitas SBY, ditambah dengan besarnya dukungan parpol-parpol peserta koalisi sempat menjadi bahan guyonan. Dengan siapa pun SBY berpasangan, dia tetap akan menang! Ada yang bilang SBY berpasangan dengan sandal jepit pun tetap menang. Bahkan, yang sarkasme, bilang berpasangan dengan (maaf) monyet sekali pun, tetap menang!

Pemilih Rasional dan Pemilih Tidak Rasional

Pada hari Senin lalu saya membaca di Kompas (edisi cetak), lupa persisnya artikel yang mana, mungkin sekali artikel yang ini. Pada salah satu bagian, saya kutip seperti di bawah ini:

Masyarakat yang puas dengan pemerintahan Yudhoyono lebih memilih dia, sedangkan yang tidak puas akan memilih Megawati-Prabowo. Sementara itu, masyarakat yang memilih Jusuf Kalla-Wiranto adalah pemilih yang rasional. Pemilih dari kalangan ini menyimak dengan benar kinerja JK dalam pemerintahan dan proses kampanye.

Pada beberapa forum diskusi ala warung kopi, pernyataan bahwa pemilih JK-Wiranto adalah pemilih rasional. Dengan kata lain –secara implisit—dikatakan bahwa pemilih pasangan lain adalah pemilih irasional. Memang tidak semua berpendapat begitu. Namun menarik untuk dicermati bahwa ada banyak orang –saya tegaskan sekali lagi, ada banyak orang.. ini tidak berarti semua orang ya—yang memilih SBY karena faktor-faktor irasional; memilih bukan karena kesepahaman terhadap visi yang dijabarkan. Pada sebuah chatting dengan seorang teman di Yahoo Messenger yang menanyakan komentar pribadi saya atas pernyataan tersebut, saya jawab bahwa saya setuju.

Ini politik. Ini Demokrasi. Jika pada masa pilpres saya ikut ‘berpesta’ dengan meramaikan status-status Facebook saya dengan berbagai tulisan mendukung pasangan yang menjadi idola saya, itu adalah bagian dari aspirasi politik dan kebebasan berdemokrasi saya sebagai warganegara yang dilindungi oleh undang-undang. Saya bebas mengaspirasikan apa saja, selama itu saya lakukan di ruang saya sendiri. Hal yang sama, orang lain pun bebas melakukan hal serupa. Apa yang menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan dalam masa-masa kampanye tersebut adalah mengajak kepada teman-teman untuk belajar berdemokrasi, mengeluarkan pendapat, berdebat dan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Masalah siapa yang menang nantinya itu urusan lain. Lucunya, ada beberapa teman yang sepanjang masa kampanye rupanya hanya menjadi penonton, namun ketika waktu pencoblosan usai dan hasil quick count diumumkan, orang-orang ini mencak-mencak dan menghujat “huru-hara” yang telah saya buat selama 1 (satu) bulan di Facebook. Ada yang menawarkan barang dagangan berupa “kambing hitam”, ada juga yang diam-diam menulis di status pada account pribadi-nya ngomongin saya. Kemarin-kemarin waktu saya mempertahankan setiap ucapan saya di Facebook dengan menjawab berbagai komentar dari teman-teman yang lain, mereka ini ke mana saja?

Kampanye –saya ambil dari Wikipedia—adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Artinya, kampanye ya seperti itu. Kampanye bukan ajang lomba pidato, apalagi nyanyi-nyanyi ngga jelas. Kampanye juga bukan ajang ngobrol-ngobrol ala Kelompencapir (di jaman TVRI tahun 80’an). Jika ada pihak yang merasa diserang oleh lawan, namun merasa tidak seperti apa yang disebutkan (materi serangan), berikan argumentasi dan sanggahan. Selesai. Itulah demokrasi.

Nah, kembali pada artikel di Kompas yang saya sebut di atas, banyak pemilih JK-Wiranto yang memilih berdasarkan rasional. Mencerna dan memahami bahwa stempel JK sebagai “the real president” selama ini sedikit-banyak ada benarnya. Menerima pula bahwa secara performance kemampuan debat dan mengutarakan pendapat di atas kandidat-kandidat lainnya. Buktikan saja dengan membuka berbagai arsip media pada masa debat pasangan capres. Dari 3x debat yang dilakukan, sepertinya tidak ada media yang tidak menempatkan JK sebagai bintang ‘lapangan’.

Di sini, saya tidak ingin mengatakan bahwa pemilih SBY adalah pemilih yang tidak berdasarkan rasional. Pada kesempatan lain saya pernah mengatakan pada teman yang mengajak diskusi lewat YM, bahwa saya tidak anti pada pendukung Megawati, juga tidak pada pendukung SBY. Semua warganegara punya hak aspirasi yang sama! Bahkan, saya akan sangat respek kepada mereka yang memilih idolanya tersebut berdasarkan pemikiran logis, bukan emosi. Misal, selama Anda memilih SBY dengan dasar beberapa alasan yang dianggap sebagai keberhasilan SBY, maka saya akan angkat topi untuk Anda. Artinya, Anda punya pendirian. Namun, tidak percaya-kah Anda kalau ada yang bilang bahwa sebagian pemilih SBY lainnya memilih berdasarkan alasan-alasan yang tidak rasional?

Siapa yang tidak percaya kalau ada sebagian orang yang memilih SBY karena penampilan fisik? Mulai dari ganteng, gagah, berwibawa. Ada juga yang memilih karena SBY kalem dan pendiam. Berbagai alasan pemilih pada kelompok ini lebih kepada pencitraan tokoh ketimbang memilih berdasarkan kesesuaian ideologi, visi dan misi yang disampaikan.

Dengan kondisi dan latarbelakang sebagian besar pemilih di Indonesia, tidak bisa dibantah bahwa sebagian besar pemilih bukan berada pada kelompok yang cenderung rasional. Mereka akan cenderung memilih berdasarkan apa yang tampak di depan mata, tanpa mau melihat ada siapa di belakang itu semua. Sebagai contoh, klaim bahwa BLT itu adalah idenya JK, tidak berpengaruh terhadap rakyat kecil. Bagi mereka, kenyataannya adalah SBY-lah yang bisa “bagi-bagi” uang. Kenyataan bahwa signifikannya masalah BLT dalam menarik suara ini baru disadari belakangan oleh Megawati, sehingga kemudian memunculkan iklan kontroversial di akhir masa kampanye pemilu legislatif, bahwa PDIP mengawal BLT sampai ke tangan rakyat. Meng-klaim dengan berbagai cara apa pun tentang BLT ini, sulit dipahami oleh rakyat kecil (yang ‘sayangnya’ adalah mayoritas penduduk). Apalagi kalau sampai harus nembakin amunisi dengan mengatakan bahwa dana BLT diperoleh dari hutang luar negeri. Menyebut bahwa hutang luar negeri Indonesia kian bertambah besar, dsb. Sekali lagi, bagi rakyat kecil ini adalah pembicaraan yang jauh di awang-awang. Buat mereka, bukan mereka yang berhutang. Apalagi yang jumlahnya bertriliun-triliun rupiah tersebut. Jangankan membayangkan banyaknya seperti apa, nol-nya ada berapa saja mereka tidak tahu.

Iklan Gestapu dan Quick Count ‘Colongan’

Tingginya angka pemilih yang berada dalam kelompok “tidak rasional” semakin bertambah dengan kelompok orang yang ‘termakan’ oleh iklan gestapu (gerakan pilpres satu putaran). Coba saja tempo hari bertanya-tanya di kiri-kanan kita, pasti ada orang-orang yang menjatuhkan pilihan kepada SBY karena percaya dan sependapat dengan iklan tersebut.

Menurut saya pribadi, iklan ini adalah iklan yang sangat tidak etis. Pertama, lembaga survei (yang kebetulan menjadi pemasang iklan tersebut) sangat jelas terlihat berkampanye dan mengarahkan dukungan ke pasangan tertentu. Seharusnya lembaga survei itu bersifat netral, tidak membentuk opini. Yang kedua, masalah pilpres satu putaran atau dua putaran, itu semua sudah ada mekanismenya dan dibenarkan oleh undang-undang. Yang ketiga, masalah ‘muatan’ pesan lain yang ingin disampaikan berupa penghematan uang negara, sangat tidak beralasan.

Yang pernah saya ketahui sebelumnya, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk penyelenggaraan Pilpres 2009. Namun, nilai ini berhasil ditekan oleh Pemerintahan SBY-JK menjadi sebesar Rp 25 triliun saja. Artinya, telah terjadi penghematan sebesar 15 triliun. Jika kemudian hanya karena tidak ingin ada pilpres putaran kedua dengan alasan menghemat Rp 4 triliun, kenapa tidak sekalian saja mengusulkan agar tidak ada pilpres sama sekali. Bukankah ini berarti kita akan menghemat Rp 25 triliun?!

Angka Rp 4 triliun sebagai ongkos yang harus dibayar sebuah bangsa adalah ongkos yang wajar. Apalagi jika dibandingkan dengan tingkat resiko yang mesti ditanggung bangsa ini jika salah memilih. Lupakan nilai lebih dan kurang dari masing-masing pasangan. Anggap saja bangsa ini salah memilih pemimpin hanya karena berharap negeri ini berhemat Rp 4 triliun, tapi ternyata selama 5 tahun ke depan kita harus menanggung semakin banyak hutang negara, semakin meningkatnya pengangguran, semakin naiknya biaya hidup, dsb. Kesalahan memilih itu secara kolektif pasti bernilai jauh di atas Rp 4 triliun.

Namun, sekali lagi, mayoritas pemilih di negeri ini ternyata memang bukan masuk dalam kategori pemilih yang ‘rasional’, yang berpikir dalam berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga banyak pula yang tergiring memilih dengan alasan agar kita bisa berhemat Rp 4 triliun. Sekali lagi coba tanyakan pada orang-orang di sekitar kita, pasti ada yang memilih karena alasan ini.

‘Kasus’ lainnya terjadi di hari H Pilpres 2009, yaitu tampilnya hasil tabulasi quick count pada tv swasta secara prematur. Waktu itu jam masih menunjukkan sekitar pukul 10.30 (saya lupa persisnya), dengan keberanian tingkat tinggi sang pembawa acara menghitung 3-2-1, yak! Tampil-lah perolehan suara yang konon merupakan hasil penghitungan pada beberapa TPS di wilayah Indonesia timur. Hasil menunjukkan SBY di peringkat pertama dengan perolehan sekitar 60%, lalu JK di peringkat dua, disusul dengan Megawati.

Lagi-lagi saya mengangkat isu ini di status Facebook. Berbagai tanggapan pro-kontra terjadi. Yang pro mengatakan ini adalah kemajuan teknologi. Apa salahnya kalau memang sudah selesai di sana? Buat saya jawaban ini seperti lelucon yang dibuat dalam kasus Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan rasa keju Amerika. Alasan bahwa tidak ada salahnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan improvisasi agar terlihat indah, sama saja dengan mencoreng muka sendiri sebagai orang yang tidak tahu peraturan.

Undang-undang Pemilu mengatur bahwa hasil pemungutan suara di sebuah TPS baru boleh dibuka dan dihitung setelah waktu pemungutan suara berakhir, yaitu pukul 13.00 waktu setempat. Jika TPS tersebut ada di wilayah Indonesia bagian timur, itu artinya pada waktu yang sama di Indonesia bagian barat masih pukul 11.00. Lalu, mengapa jam 10.30 sudah ada TPS yang selesai menghitung perolehan suara? Jumlah suara yang telah masuk pun lumayan signifikan, sekitar 500.000 suara! Artinya, ada lebih dari 1.000 TPS (setahu saya dalam 1 TPS maksimum 800 pemilih, itu pun di Jawa) yang secara sistematik melakukan pelanggaran. Artinya mereka telah selesai menghitung jam 12.30. Kalau selesai menghitungnya saja jam segitu, jam berapa mulai menghitungnya? Jam berapa pula pemungutan suara berakhir? Yang pasti, sebelum jam 13.00 adalah pelanggaran.

Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tv swasta dan lembaga survei penyelenggara quick count. Peraturan Pemilu mengatur bahwa hasil perolehan suara baru boleh diumumkan ketika SELURUH TPS telah mengakhiri waktu pemungutan suara, secara nasional. Artinya, jika masih banyak TPS di wilayah Indonesia bagian barat, apa pun yang terjadi belum ada hasil dari wilayah timur yang legal untuk diumumkan.

Ada lagi yang bertanya, memangnya kenapa kalau ada hasil yang sudah bisa ditampilkan segera? Jawabannya sederhana. Kembali lagi ke kenyataan yang sudah disebut di bagian atas, bahwa pemilih mayoritas di Indonesia masuk dalam kategori ‘tidak berdasar rasional’. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa pemilih SBY semua tidak rasional. Ada banyak teman-teman yang memilih SBY karena alasan rasional. Saya sangat menghargai pilihan tersebut. Tetapi jangan pernah menafikan bahwa sebagian lagi memilih dengan alasan yang “tidak rasional”. Sebagian masyarakat juga ada yang berasal dari kelompok “membebek”. Seperti bebek yang selalu ikut ke dalam rombongan besar, ke mana rombongan ini berjalan, begitu-lah pemilih dari kelompok “bebek”. Dengan menampilkan “hasil perolehan suara” sementara tersebut di pagi hari waktu Indonesia barat, sangat mungkin mempengaruhi kelompok massa yang masih mengambang, belum memiliki pilihan pasti.

Patut dipertanyakan motivasi pihak tv dan lembaga survei yang “terburu-buru” hendak menampilkan “perolehan” suara ini. Sangat masuk akal jika ternyata pertunjukan singkat “terburu-buru” ini adalah pesanan dan bagian dari sebuah grand design hasil tertentu. Tapi sekali lagi, jangan lupa bahwa tulisan ini adalah coret-coretan pribadi saya yang tidak bermakna apa-apa.

Pencitraan Yang Terlambat

Flash back ke bagian awal tulisan saya ini, sudah disebut dengan jelas bahwa pada awalnya JK berkeinginan untuk melanjutkan hubungan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden bersama SBY. Terbukti bahwa walau berpeluang sebagai kandidat Capres (parpol yang ada di urutan ketiga saja percaya diri untuk mencalonkan presiden sendiri, mengapa Golkar yang jadi runner up tidak berani), namun JK tetap menawarkan diri untuk tetap menjadi wakil SBY. Tiga kali penawaran diri tersebut diajukan, tapi tidak mendapat jawaban. Jika saya menjadi JK, saya pun akan segera angkat kaki, karena tidak dijawab dengan kata-kata tersebut sama saja dengan dijawab dengan kata ‘tidak’, namun disampaikan dalam “bahasa lain”.

Dalam periode 2004-2009, bisa dibilang tidak ada proses pencitraan diri JK sebagai sosok negarawan, calon pemimpin alternatif di masa depan. Konsentrasi JK bisa dibilang habis tersedot untuk mengurusi pemerintahan bersama SBY. Di saat yang bersamaan, SBY sebagai ikon Pemerintah akan selalu mendapat ‘madu’ dari setiap langkah-langkah yang dianggap menguntungkan rakyat (misal: BLT). Di saat yang bersamaan pula sangat mungkin terjadi disharmonisasi dalam tubuh Partai Golkar. Dengan jabatan rangkap ketua umum Golkar sebagai wakil presiden, bisa dipahami jika ternyata posisi sebagai ketua umum ini sedikit banyak jadi terbengkalai. Apalagi sejak awal tidak pernah terdefinisi dengan tegas, apakah Golkar akan mencalonkan presiden sendiri atau akan mendukung JK sebagai wakil dari SBY pada Pilpres 2009.

Terlambatnya pencitraan diri dan juga terlambatnya memobilisasi dukungan Golkar bisa jadi merupakan salah satu sebab utama gagalnya JK mendulang suara pada Pilpres 2009 lalu. Bandingkan dengan Megawati yang sudah memposisikan diri sebagai oposisi dan selalu membawa-bawa romantisme “waktu jaman saya jadi presiden dulu…”, atau Prabowo yang sejak setahun sebelumnya gencar mengiklankan diri dengan dalih himpunan tani, himpunan nelayan, dsb.

Pencitraan yang terlambat membuat orang baru menyadari kualitas kepemimpinan JK belakangan. Dari yang tadinya “tak bernilai” pada polling-polling sebelum April 2009, terus merangkak naik seiring dengan waktu.

Mesin Golkar Macet dan (Lagi-lagi Permainan) Intelijen?

Saya bukan orang Golkar. Tidak juga pemilih Golkar. Sejak ikut pemilu di tahun 1992 sampai dengan sekarang saya tidak pernah memilih Golkar. Namun demikian, saya selalu menjadi pemerhati Golkar. Melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi di partai warisan jaman Orde Baru ini. Sepeninggal Ketua Dewan Pembina Golkar (Soeharto), pergerakan internal partai ini menjadi sangat dinamis. Ada banyak kepentingan tokoh (baca: individu-individu) di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Kembali ke Pilpres 5 tahun yang lalu, Golkar melalui mekanisme konvensi pemilihan calon presiden memutuskan untuk mendukung Wiranto, berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pada waktu itu, Wiranto bersaing dengan beberapa tokok Golkar lainnya dalam konvensi tersebut, di antaranya dengan Prabowo dan Akbar Tanjung sendiri. Sebagai ketua umum, AT jelas punya gerbong pengikut sendiri. Begitu juga Prabowo. Ketika tokoh-tokoh utama ini tidak secara serius benar-benar mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, sudah barangtentu pula bukan hasil maksimal yang diraih. Ketika itu, mesin politik Partai Golkar tidak sungguh-sungguh menjalankan kedigjayaannya sebagaimana kemampuan yang telah dimiliki selama 32 tahun menjadi partai yang berkuasa (walau pada fase Order Baru mereka menolak disebut sebagai parpol).

Masalah serupa pun terjadi kembali di tahun 2009. Di tengah kondisi “ter-zholimi”nya JK yang tak kunjung mendapat jawaban tegas dari SBY ketika menawarkan diri kembali sebagai pasangan, di tengah hargadiri partai yang “terinjak-injak” karena seakan ada di posisi yang merengek-rengek minta “dikawini”, ternyata masih ada beberapa tokoh partai yang berpendirian bahwa sebaiknya tetap Golkar merapat ke SBY.

Memang pada kenyataannya di dalam tubuh Golkar itu terlihat ada banyak “kepala”. Masing-masing ingin berjalan dengan gerbongnya sendiri-sendiri. Kepentingan sendiri-sendiri pula. Ada yang mungkin memang sejak awal ingin mendongkel JK dari tampuk pimpinan Golkar, ada juga yang ingin mencari selamat dan posisi pribadi karena sejak awal di atas kertas memang semua pihak tidak menyangsikan bahwa popularitas SBY sebagai incumbent di atas calon-calon presiden lainnya.

Akan tetapi, –lagi-lagi ini sebagai pendapat pribadi berupa coret-coretan tak bermakna—saya justru berpikir bahwa dibalik semua itu terdapat sebuah grand scenario yang sedang dimainkan oleh seorang dalang. Lihat kembali bagaimana kemunculan tiba-tiba JK yang mencalonkan diri sebagai ketua umum pada Munas Golkar tahun 2005. Dari paparan saya di bagian atas, rasanya tidak bisa dibantah bahwa masuknya JK untuk merebut kekuasaan justru adalah sebagai bagian mengamankan langkah Pemerintah. Nah, kali ini di 2009, dengan segudang kepercayaan diri yang sangat amat tinggi, SBY ingin ‘mendepak’ JK. Sangat dapat dimengerti jika memang selama ini ada isu yang berkembang tentang ketidakharmonisan hubungan ke-duanya.

Bagaimana cara ‘mendepak’ JK? Mengatakan secara langsung bukanlah merupakan gaya SBY. Dengan menggunakan bahasa ‘pranata’, mulai dari meminta Golkar menawarkan beberapa alternatif nama (kalau tidak salah ingat, pernah diminta penawaran 5 nama tokoh calon pendamping) sampai pada tidak kunjung menjawab penawaran diri JK sebagai pendamping SBY pada 2009-2014.

Peran strategis Partai Golkar tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik Indonesia. Pilihan untuk tetap bermitra dengan Golkar tentu merupakan salah satu opsi yang perlu dilihat dengan keduabelah mata. Namun, jika bermitra dengan Golkar juga harus bermitra dengan JK akan lain ceritanya. Jika pada Munas Golkar 2005 JK didukung untuk merebut kekuasaan di Golkar, tidak menutup kemungkinan jika pada 2009 ini ada tokoh-tokoh yang dielus untuk didukung sebagai perebut kekuasaan di Golkar.

Hal ini mudah terbaca dengan tidak solidnya dukungan Golkar pada pencalonan pasangan JK-Wiranto. Bahkan sejak awal pencalonan pasangan ini sudah diterjang badai dengan munculnya suara-suara yang ingin menggulingkan JK melalui Munaslub. Di saat yang bersamaan, merapat pula tokoh-tokoh tertentu Golkar mendekat ke SBY.

Sejak awal sebelum hari H Pilpres 2009 sebenarnya berbagai pihak juga sudah bisa menduga bahwa SBY akan ada di urutan pertama, namun menjadi tanda tanya siapa yang ada di urutan kedua dan ketiga. Selain itu, juga menjadi tandatanya seberapa besar komposisi suara di antara ketiganya. Hasil perolehan suara “menurut” quick count menyebut kisaran 30%:60%:10% bagi Megawati:SBY:JK.

Menarik pula untuk dicermati bahwa hasil perolehan suara JK sebagai terlalu buruk sebagai sebuah kenyataan. Bahkan suara JK jauh dibawah suara pasangan Megawati, yang pada berbagai kesempatan debat menunjukkan performance biasa-biasa saja. Golkar yang memiliki suara 17% dan Hanura 3% pada Pemilu Legislatif April 2009 lalu, sepatutnya memiliki suara sekurang-kurangnya 20%. Baik katakanlah ada suara yang membelot, waktu April pilih Golkar, tapi ketika Juli pilih capres non-Golkar. Namun jangan lupa pula bahwa ada banyak orang seperti saya, yang bukan memilih Golkar, tapi mengidolakan JK ketika Pilpres. Ada yang ‘salah’ di sini. Ke mana para Golkar-Golkar itu? Katakanlah ini semua bullshit, namun jika mesin politik Partai Golkar benar-benar bekerja sampai tingkat yang terendah, sekurangnya dari suara Golkar saja mendapatkan dukungan tidak kurang dari 15% (ini jika kita memberi ‘diskon’ terhadap suara Golkar di hasil pemilu legislatif dan juga mengabaikan suara Hanura serta suara-suara pendukung JK non-Golkar/Hanura).

Mengapa beberapa elit Golkar tidak bangga dengan pencalonan kader internal Golkar sebagai Capres? Mengapa ada elit Golkar yang justru merapat ke kubu ‘lawan’ yang sejak awal diduga akan mendulang suara besar? Mengapa mesin politik Golkar mogok? Mengapa “pagi-pagi” ketika JK mencalonkan diri sebagai Capres sudah ada yang bersuara agar segera ada Munaslub? …dan masih banyak mengapa-mengapa lainnya.

Orang Golkar Jadi Menteri?

Sub judul terakhir ini mungkin sedikit provokatif. Jika memang SBY pada akhirnya diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2009, dengan kekuatan dominan 60% di DPR bersama parpol-parpol pendukung sudah lebih dari cukup untuk menjalankan pemerintahan tanpa khawatir ‘dijegal’ di Senayan. Namun, tidak menutup kemungkinan kekuatan ‘lawan’ diajak bergabung, terutama Golkar. Dengan demikian, kekuatan dukungan terhadap pemerintahan baru yang dibentuk SBY bisa dikatakan nyaris absolut. Dengan kekuatan hampir 80% bisa dibilang kekuatan ini (setelah ditambah Golkar) akan jauh lebih digdaya melampaui kekuasaan Orde Baru. Orde Baru dengan gaya pemerintahan yang otoriter dan represif saja ‘hanya’ menguasai sekitar 60% DPR! Itu pun setelah gencet sana gencet sini. Lembaga DPR akhirnya hanya menjadi tukang stempel setiap keinginan Pemerintah.

Dengan ‘kegagalan’ JK meraih posisi sebagai Presiden RI, mastermind dari permainan ini akan dengan mudah menggerakkan orang-orang yang dianggap dekat dekat kekuasaan (walau dengan berbagai motivasi, termasuk yang oportunis) untuk merebut kekuasaan di Golkar. Orang ini bisa saja awal-nya akan terpilih sebagai bagian dari kabinet pemerintahan yang baru, entah dengan posisi menteri apa. Tentu dengan alasan awal dia dipilih sebagai menteri atas dasar profesionalisme individu, bukan mewakili Golkar. Namun dalam perjalanannya, seiring dengan tibanya waktu Munas Golkar untuk menentukan siapa yang duduk di kursi ketua umum, sangat mungkin sang menteri akan didorong untuk ikut merebut kekuasaan tersebut. Setelah itu bisa dibaca babak baru berikutnya, Golkar akan ‘tergiring’ sebagai partai pendukung Pemerintah. Atau bisa juga sebaliknya, karier sebagai menteri itu diawali dengan merebut kursi ketua umum terlebih dahulu, baru setelah itu membawa gerbong Golkar merapat ke Pemerintah, untuk selanjutnya meminta terjadi reshuffle kabinet di tengah jalan guna mengakomodir orang-orang Golkar. Semua ini mungkin saja terjadi, melihat latar belakang yang pernah pula dialami Golkar di tahun 2005.

Penutup

Saya sebagai pribadi hanya mencoba menganalisis, mencorat-coret apa yang ada di dalam pikiran saya. Segala yang terungkap di dalam tulisan di atas belum tentu merupakan sebuah kebenaran. Apa yang saya tulis hanyalah merupakan ungkapan bahwa pilihan politik saya pada Pilpres 2009 lebih didasari atas rasionalisme dalam memilih, berdasarkan kecocokan visi, misi dan gaya kepemimpinan dengan sang tokoh idola, JK.

Saya juga sangat berterimakasih kepada teman-teman, baik yang pro mau pun kontra terhadap berbagai tulisan saya selama masa kampanye Pilpres di Facebook, yang telah turut belajar berdemokrasi dan mengutarakan pendapat. Pada akhirnya tentu kita semua punya satu tujuan yang sama, menggapai Indonesia yang lebih baik. Siapa pun yang terpilih, mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik buat kita semua. Karena di dalam demokrasi kita hanya mengenal 1 orang 1 suara, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, si pandai dan si bodoh.

(tambahan, 18 Juli 2009)

Anggap hasil akhir sama dengan quick count, tidak ada putaran kedua. Dengan dukungan 60%  kursi legislatif, kekuatan Pemerintah sudah lebih dari cukup untuk berjalan dengan tenang. Oleh karena itu, segala upaya pergerakan parpol-parpol kompetitor pada Pilpres (Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura) untuk merapat ke kubu SBY jangan sampai terjadi. Baik itu pergerakan dari internal parpol, apalagi dari eksternal.

Bergabungnya salah satu dari parpol kompetitor tersebut ke koalisi PD dkk jelas sangat tidak sehat untuk proses kontrol dan demokrasi bangsa. Orde Baru yang represif saja ‘hanya’ menguasai 60% DPR. Bagaimana mungkin sekarang –yang katanya orde reformasi—malah lebih ‘ganas’ menguasai legislatif di atas 60%? Kalau salah satu dari Golkar atau PDIP bergabung saja sudah 80%!

Be Sociable, Share!

•