Sorry, that didn’t work.
Please try again or come back later.

503 Error. Service Unavailable.

Awal minggu ini banyak pihak dikejutkan dengan iklan besar 1/2 halaman pada harian nasional, iklan yang berisi ajakan agar Pemilihan Presiden (Pilpres) cukup satu putaran saja. Alih-alih biaya dihabiskan untuk menyelenggarakan pilpres putaran kedua, mending uangnya dipakai untuk pembangunan. Untuk mendukung ide tersebut, lebih baik semua orang (yang setuju) langsung saja memilih pasangan nomor 2 (Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono). Karena menurut survei, pasangan ini dipilih oleh lebih dari 70% pemilih!

Kalkulator Politik

Jika pada Pemilu Legislatif lalu Partai Demokrat (PD) memperoleh suara sekitar 20%, itu artinya ada 80% orang yang tidak memilih PD. Mayoritas konstituen (pemilih) PD adalah mereka yang mengidolakan SBY. Sama halnya konstituen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memilih PDIP karena keberadaan Megawati Soekarnoputri. Tanpa keberadaan tokoh ini sebagai ikon, tidak ada alasan kuat pemilih untuk tetap memilih partai tersebut. Silahkan Anda bayangkan sendiri.

Dalam dunia politik, hitung-hitungan 1+1=2 tidak berlaku. Maksudnya, 1 ditambah 1 tidak selalu sama dengan 2. Tergantung faktor-faktor lainnya. Jika kemudian terjadi koalisi besar yang melibatkan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dsb, tidak berarti dukungan terhadap kandidat yang dijagokan (baca: SBY-Boediono) sama dengan penjumlahan perolehan suara semua partai-partai pendukung tersebut pada pemilu legislatif di bulan April lalu.

Tidak percaya dengan pernyataan di atas? Coba ambil salah satu contoh partai pendukung, misalnya PAN. Sejak awal lokomotif partai ini (baca: Ketua Umum) terlihat sangat ingin mendekat ke kubu Prabowo Subianto. Tapi lewat kekuatan-kekuatan ‘mistis’ tertentu, secara kelembagaan partai ini berhasil digiring untuk mendekat pada kubu SBY. Bahkan sampai detik ini pun tidak tampak tanda-tanda keikhlasan sang ketua umum (Soetrisno Bachir) untuk benar-benar mendukung ‘pilihan’ partainya itu. Menampakkan batang hidungnya pada acara-acara SBY-Boediono pun ngga pernah! Lebih gawat lagi, di awal minggu ini muncul berita bahwa lebih dari 50 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) PAN menyatakan dukungannya pada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto. Artinya, suara PAN yang pada pileg lalu sekitar 7%, tidak bulat ‘tersalurkan’ untuk pasangan SBY-Boediono. 7% ini harus dibagi 3. Yang lainnya, PKS.. Ya sama saja. Bahkan ‘hanya’ karena jilbab istri pasangan JK-Wiranto, konon konstituennya di level akar rumput lebih sreg memilih pasangan bernomor urut 3 ini. Jadi sekali lagi, kalkulator politik di sini tidak akan memberikan nilai absolut, 1+1=2.

Pilpres Satu Putaran Akan Menghemat Biaya

Sampai pada kalimat sub-judul ini saja, semua pasti sependapat. Tapi jika tanpa tedeng aling-aling mencoba mempengaruhi masyarakat awam agar memilih pasangan nomor tertentu saja (baca: nomor dua), apalagi dengan ‘bumbu’ sesuai dengan hasil survei yang fantastis (menyebut bahwa elektabilitas pasangan nomor 2 ini lebih dari 70%) adalah sebuah masturbasi politik. Jika masturbasi adalah rangsangan disengaja yang dilakukan pada organ alat kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual yang dilakukan sendiri oleh pelakunya, maka masturbasi politik ya sama saja. Bedanya tidak dilakukan pada alat kelamin. Bikin survei pilpres sendiri, tentukan nilai sendiri, lalu puas sendiri. Bedanya lagi, kalau masturbasi seksual itu dilakukan secara individu, masturbasi politik ini mau mencoba mengajak orang ramai agar puas berjamaah.

Secara pribadi, sampai detik ini, saya mengakui bahwa elektabilitas SBY masih tertinggi di antara 2 pasangan yang lain. Namun tentu dengan catatan, bahwa dari hari ke hari pada masa pilpres ini terlihat kecenderungan yang terus menurun. Tentunya tim sukses pasangan ini juga melihat tren tersebut. Tampaknya ini menjadikan mereka berupaya sekuat tenaga agar pilpres satu putaran saja. Bayangan di depan mata bahwa jika pilpres sampai pada putaran kedua pada bulan September nanti bisa berarti bahwa kekalahan sangat mungkin diterima. Ya bayangkan saja, jika kian hari kian menurun elektabilitasnya, berapa yang tersisa pada bulan September nanti?

Kembali ke kalkulator politik, jika 20% pemilih pada pileg lalu memilih PD (baca: SBY), itu berarti kemungkinan ada 80% orang yang tidak memilih SBY. Jika 20% tersebut adalah konstituen loyal, mereka berhadapan dengan 80% yang merupakan mayoritas. 80% ini juga terdiri dari beberapa komponen. Kebetulan, ada yang loyal kepada Mega, JK, dsb. Ada juga yang merupakan masa mengambang, alias swing voters.. yang bisa berubah pikiran setiap saat, bahkan sampai detik terakhir sebelum dia mencontreng. Sebagai seorang kesatria (seperti self-claim yang dilakukan oleh SBY), seharusnya bertarung secara kesatria pula. Rebut hati orang-orang yang masuk dalam kelompok 80% ini dengan ‘berdagang’ ide-ide, visi dan misi sebagai pemimpin. Bukan dengan masturbasi politik seperti iklan hasil survei dan pilpres satu putaran tersebut.

Demokrasi itu ada ongkosnya. Ongkos yang dikeluarkan untuk sebuah arti demokrasi itu memang mahal. Ongkos yang dikeluarkan adalah sebuah biaya untuk melegitimasi bahwa arah pembangunan dan kepemimpinan nasional sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Bukan atas nama keinginan segelintir orang, apalagi dengan merengek-rengek dan memasang muka memelas, minta dikasihani…. seakan menjadi orang yang terzhalimi di muka bumi. Rakyat Indonesia memang sepertinya amat menyukai mereka yang tertindas. Coba saja lihat acara-acara kontes di televisi, seperti AFI, KDI, dsb. Peserta yang paling menderita hidupnya dijamin akan menjadi pemenang.

Kalau memang ingin menghemat ongkos yang dikeluarkan, mari kita kembali ke masa lalu, di jaman Soeharto (Orde Baru), kita tidak perlu dan tidak perduli pada pilpres. Ngga ada yang namanya pilpres, pilkada, apalagi demokratis. Sebelum pemilu pun kita sudah tahu apa hasilnya. Tidak perlu ada dana kampanye, pilkada dan pilpres. Penghematannya dibanding pada masa ini berapa banyak besarnya? Ya mungkin sebesar jumlah dana yang dikeluarkan pada masa kini. Tapi, berapa nilai demokrasi yang diperoleh bangsa ini? Seberapa dihargainya-kah hak demokrasi dan mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara?

Lembaga Survei (In)dependen

Melihat hasil survei jadi-jadian pada minggu lalu yang menyatakan bahwa elektabilitas SBY-Boediono saat ini di atas 70% saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa lembaga survei tersebut sedang “mencari makan” dengan menempel pasangan SBY-Boediono. Ini kalau kita tidak mau menggunakan kata sedang “menjilat”. Keesokan harinya, dugaan ini justru dijawab sendiri oleh pihak penyelenggara survei, bahwa mereka membuat survei tersebut atas pesanan klien mereka, yaitu pasangan SBY-Boediono.

Minggu ini kita makin melihat kejelasan hitam-putihnya survei tersebut, dengan adanya iklan ajakan pilpres satu putaran saja. Selain menyebut hasil survei di atas sebagai referensi, iklan tersebut juga memasang foto wajah salah satu komandan dari beberapa lembaga survei yang belakangan sibuk “membombardir” masyarakat dengan berbagai hasil survei elektabilitas. Sampai di sini titik itu berakhir, seiring dengan berakhirnya tulisan ini, berakhir pula kejelasan bahwa lembaga-lembaga survei tersebut bullshit semua. Dengan membuat pernyataan seperti pada iklan tersebut, sudah sangat jelas bahwa mereka tidak independen. Titik.

Be Sociable, Share!

•