..\Rahmat\Zikri

Ternyata tidak semua orang bisa menyadari dirinya sedang menjadi target penipuan. Seperti halnya yang sudah saya ceritakan pada posting terdahulu (Pasang Iklan Jual Mobil? Hati-hati Ditipu Orang!), ternyata ‘bisnis’ tipu-tipu seperti ini menghasilkan omzet yang luar biasa.

Data yang diterima oleh Bank Indonesia dari 10 bank, antara tahun 2007 sampai dengan pertengahan 2010 terdapat setidaknya 15.097 kasus penipuan melalui bank dengan total dana yang berhasil digondol sekitar Rp 86,755 Miliar! Jangan lupa dicatat bahwa data tersebut hanya berasal dari 10 bank saja. Masih ada beberapa bank yang tidak melapor dan/atau hanya melaporkan kasusnya, tanpa menyebut jumlah dananya.

Memang tidak semua bermula dari iklan jual mobil. Awal ‘transaksi’ bisa dari apa saja. Terutama kalau Anda mengiklankan sesuatu, mungkin itu jual mobil, motor, rumah, tanah, binatang peliharaan, dsb. Bahkan, bisa juga mungkin ketika Anda tertarik terhadap sebuah iklan dan ingin membelinya (Ada contoh kasus korban yang berminat membeli seekor anjing yang diiklankan. Setelah mentransfer uang ke ‘penjual’, anjing yang dipesan tak kunjung datang dan nomor telepon si penipu tak bisa dihubungi lagi).

Sebuah kebetulan –sehari setelah saya pasang iklan di Pos Kota—ada artikel di beberapa harian ibukota (setidaknya saya temukan di Warta Kota dan Kompas, pada tanggal 20 Desember 2010) yang menyebut bahwa “Korban Penipuan Bisa Minta Blokir Rekening Pelaku”. Peraturan yang disebut merupakan aturan teknis bersama (Bye Laws) para pelaku perbankan ini memungkinkan seseorang yang merasa tertipu dan keburu mengirimkan dananya melalui transfer, bisa langsung meminta pada bank yang digunakan pelaku penipuan untuk diblokir. Saya tegaskan sekali lagi, bisa langsung meminta pada bank untuk minta diblokir, baru kemudian melengkapi surat laporan dari kepolisian. Jangan dibalik, karena bisa jadi keburu dana Anda amblas ditarik via ATM oleh pelaku.

Ketika saya lempar informasi ini di status Facebook, bukan hanya banyak yang belum tahu (wajar sih), tapi juga tidak bisa menerima ‘logika’ tersebut. Dengan cara di atas artinya siapa pun bisa langsung menghubungi pihak bank dan minta nomor rekening tertentu untuk ‘dibekukan’ karena digunakan untuk menipu. Bagaimana kalau ada konspirasi antara ‘korban’ dan ‘pelaku’ untuk memperdaya bank, sehingga karena tindakannya (membekukan rekening) tersebut lalu bank itu dikenai pasal perbuatan tidak menyenangkan (misalnya), karena memblokir secara sewenang-wenang.

Ya! Bank tentu saja tidak akan gegabah begitu saja melakukan pembekuan atas sebuah rekening yang dilaporkan. Prosedur yang akan terjadi kira-kira begini:

1. Ada laporan dari korban bahwa dia baru saja menjadi korban penipuan dan mentransfer dana ke rekening yang hendak dilaporkan.
2. Bank akan menghentikan sementara rekening pelaku, sehingga dalam waktu tersebut si pelaku tidak dapat menarik dananya (sampai bank ‘melepas’ kembali rekening tersebut).
3. Dalam waktu yang paralel dengan nomor 2) di atas, pelapor harus melengkapi laporannya dengan surat laporan kejadian dari kepolisian.
4. Pihak bank akan mencoba menghubungi pemilik rekening yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan tersebut. Jika setelah beberapa kali dihubungi/diminta datang orang tersebut tidak kunjung hadir, maka bank bisa menarik dana yang sudah ditransfer oleh korban dan mengembalikannya.

Khusus untuk nomor 2) di atas, tentu yang menjadi kekhawatiran adalah bank “salah blokir”, memblokir dan mencurigai rekening baik-baik sebagai rekening pelaku penipuan. Tapi buat bisnis sekelas bank, urusan seperti ini mestinya tidak terlalu sulit. Apalagi di jaman IT seperti saat ini. Dengan mudah bank bisa membaca dan menganalisis pola transaksi yang ada di rekening tersebut dan menyimpulkan apakah pemiliknya benar-benar terindikasi sebagai pelaku penipuan atau bukan. Indikasi termudah yang bisa kita cerna bersama antara lain: apakah rekening tersebut telah lama dibuka? (kalau baru dibuka, bisa jadi iya.. tapi kalau lama, ya belum tentu). Kalau sudah lama dibuka, apakah aktif dipakai untuk berbagai transaksi atau tidak? dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dalam ilmu IT nya masuk ke dalam “Business Intelligence”.

Jadi bukan hal sulit buat bank untuk mengetahui pula, apakah dia sedang dikerjai dalam konspirasi ‘korban’ dan ‘pelaku’ atau benar-benar mendapatkan laporan penipuan.

Aturan ini ternyata sudah berlaku sejak akhir 2009, dan berlaku juga bagi kejahatan lain seperti card trapping atau card skimming dan kejahatan lain yang termasuk dalam cybercrime.

referensi: kompasdotcom.

Be Sociable, Share!

•